AS Dikabarkan Incar & Ajak Negara Lain Blokir Aplikasi Tiongkok-Rusia

Presiden AS Joe Biden membuat aturan tentang perlindungan data yang menyasar perusahaan teknologi Tiongkok dan Rusia. AS juga dikabarkan mengajak negara lain menerapkan hal serupa.
Desy Setyowati
18 Juni 2021, 13:12
AS Dikabarkan Incar & Ajak Negara Lain Blokir Aplikasi Tiongkok-Rusia
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/FOC/sa.
Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana administrasi untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di Auditorium Pengadilan Selatan di Gedung Putih di Washington, AS, Senin (25/1/2021).

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merilis perintah eksekutif terkait perlindungan data pada awal Juni (9/6). Aturan ini dinilai bakal menyasar banyak perusahaan teknologi Tiongkok dan Rusia.

“Perintah eksekutif itu akan memaksa beberapa aplikasi buatan Tiongkok untuk mengambil tindakan lebih keras dalam melindungi informasi pribadi, jika mereka ingin tetap berada di pasar AS,” kata sumber Reuters yang mengetahui masalah itu, dikutip Jumat (18/6).

Departemen Perdagangan AS dapat mengeluarkan panggilan pengadilan untuk perusahaan teknologi yang memenuhi kriteria perintah eksekutif. Ini bertujuan mengumpulkan informasi tentang aplikasi maupun perangkat lunak (software) lain di perangkat.

“Mereka dapat menegosiasikan kondisi terkait penggunaan aplikasi di AS atau melarangnya,” kata sumber.

Advertisement

Sumber lainnya menyampaikan, pejabat AS juga mulai berbicara dengan sekutu tentang mengadopsi pendekatan serupa. Tujuannya, negara-negara mitra dapat menyepakati daftar aplikasi yang harus dilarang.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo akan memutuskan aplikasi mana saya yang bakal ditindak. Ini akan memenuhi kriteria perintah eksekutif seperti dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh orang atau entitas yang mendukung kegiatan militer maupun intelijen musuh seperti Tiongkok atau Rusia.

Raimondo memiliki keleluasaan untuk memberi tahu semua pihak terkait daftar aplikasi yang diblokir. “Bisa juga mempublikasikan informasi ini dalam publikasi harian resmi pemerintah, Federal Register,” kata juru bicara Departemen Perdagangan.

Perusahaan yang masuk daftar blokir diberi waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan atau mengusulkan langkah-langkah mengamankan data dengan lebih baik.

Sebelumnya, Biden juga mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang berinvestasi di perusahaan Tiongkok tertentu. Sejauh ini, 60 perusahaan masuk daftar. Namun beberapa pakar hukum menilai bahwa aturan ini bisa menjerat lebih banyak korporasi.

Itu karena standar yang ditetapkan pada perintah eksekutif Biden lebih rendah dibandingkan Donald Trump. Saat menjabat, Trump melarang investasi di perusahaan Tiongkok yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan militer, kementerian maupun basis pertahanan Negeri Tirai Bambu.

Sedangkan Biden melarang investasi di perusahaan yang beroperasi di sektor pertahanan atau teknologi yang diawasi oleh Tiongkok, maupun material terkait. Tujuannya, membatasi aliran uang ke perusahaan yang dinilai mengganggu keamanan atau nilai-nilai demokrasi AS.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait