Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun

CISRT menyebutkan, kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan merugikan negara Rp 600 triliun. Ini karena data KTP ikut bocor, sehingga bisa mengganggu program pemerintah.
Image title
25 Juni 2021, 14:58
Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.
Warga mengakses aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di perangkat telepon pintarnya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/5/2021).

Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CISRT) menyebutkan, kerugian materil dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp 600 triliun. Ahli informasi dan teknologi menilai, ini karena data kependudukan dieksploitasi.

Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan siber seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, angka kerugian itu memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah. Data pribadi masyarakat yang tersebar secara masif ini bisa mengganggu program pemerintah.

Pakar keamanan siber di Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, perhitungan kerugian hingga ratusan triliun itu mengasumsikan satu data dijual sekian rupiah. Selain itu, data yang bocor termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Advertisement

“Hal itu akan memicu masifnya eksploitasi data kependudukan," ujar Alfons kepada Katadata.co.id, Jumat (25/).

Data kependudukan rawan dimanfaatkan untuk berbagai aksi kejahatan siber. Ia mencontohkan, dapat dipakai untuk membuka rekening bank yang menampung hasil kejahatan.

Bisa juga digunakan untuk membobol nomor ponsel. Caranya, berpura-pura menjadi korban dan mengganti simcard ke penyedia layanan telekomunikasi. Hal ini pernah menimpa salah satu wartawan senior.

Pelaku juga bisa melakukan pinjaman online dengan data dan alamat pemilik KTP yang bocor. "Setelah uangnya diterima pemalsu KTP, cicilan akan ditagihkan kepada pemilik data yang bocor," kata Alfons.

Kasus data BPJS Kesehatan bocor itu terungkap pada akhir Mei lalu (21/5). Data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, e-mail dijual di dark web. Sebanyak 20 juta data dilengkapi foto. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, ada jutaan data yang diduga kuat identik dengan yang ada di BPJS Kesehatan. "Sudah ada satu juta di BPJS yang terkonfirmasi bocor," ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate, Rabu (23/6).

Kominfo pun sudah memblokir beberapa situs yang menyebarkan jutaan data secara gratis itu. "Itu mereka menggunakan aplikasi yang memakai tautan unduh data pribadi," ujar Johnny.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait