Cara Pemda Antisipasi Lonjakan Serangan Siber saat Pandemi Corona

Pemerintah daerah Jawa Barat berencana membuat laboratorium khusus, untuk mengantisipasi serangan siber. Sedangkan DKI Jakarta menyesuaikan sistem.
Desy Setyowati
13 Agustus 2021, 14:12
pemerintah daerah, hacker, kebocoran data
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ilustrasi

Pemerintah daerah (pemda) menerapkan layanan keamanan terpusat hingga memperketat desain platform untuk mengantisipasi peretas (hacker). Apalagi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa upaya serangan siber meningkat dua kali lipat selama pandemi corona tahun lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) Setiaji mengatakan, ada 10 juta upaya serangan siber sepanjang tahun lalu. Jumlahnya meningkat tujuh kali lipat selama semester I 2021.

Upaya serangan siber itu berupa denial-of-service (DDOS), malware hingga ransomware. Ada juga upaya pencurian data pribadi (data breach).

Pemprov Jabar pun menerapkan lima langkah antisipasi serangan siber, sebagai berikut:

1. Membuat layanan keamanan data terpusat bernama Lalaki Sajabar

Lalaki Sajabar merupakan singkatan dari layanan-layanan keamanan informasi dan persandian Jabar. “Ini untuk mengontrol setiap data yang masuk dan mengantisipasi celah gangguan," kata Setiaji dalam acara Cyber Intelligence Forum, Kamis sore (12/8).

2. Mengadopsi standar keamanan siber skala internasional atau ISO

3. Melakukan uji penetrasi atau penetration test (pentest)

4. Membangun ekosistem

"Kami buat dengan konsep pentahelix yang bisa mendukung keamanan informasi," ujar Setiaji.

5. Pemprov Jabar berencana membuat laboratorium bernama lab security

Laboratorium itu akan menjadi pusat pengembangan analisis keamanan data Provinsi Jawa Barat.

Di ibu kota, Director Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha mengatakan bahwa pemprov DKI Jakarta menyesuaikan sistem dengan peningkatan risiko keamanan siber. "Ada perubahan pola risiko, maka kami bangun aplikasi sesuai dengan konsep privacy by design dan default," ujar dia.

Platform Jakarta Kini (JAKI) misalnya, yang biasa dipakai masyarakat Jakarta untuk membuat laporan hingga cari tahu harga pangan. "Sebelum pandemi tidak ada privacy by design. Dengan meningkatnya masalah keamanan, maka kami buat platform ini privacy by design," katanya.

Data BSSN menunjukkan, terdapat 495,3 juta serangan siber di Indonesia selama tahun lalu. Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan 2019, karena meningkatnya aktivitas digital selama pandemi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate pun mengatakan, ada 29 lembaga dan perusahaan yang mengalami kebocoran data dalam tiga tahun terakhir.

Ada tiga kebocoran data terjadi pada 2019. Jumlahnya melonjak menjadi 20 pada tahun lalu.

Sedangkan sejak awal tahun ini, ada enam lembaga yang sistemnya dibobol. Salah satunya yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait