Youtuber M Kece Diduga Menista Agama, Konten Diblokir Kominfo

YouTuber M Kece diduga melakukan penistaan agama lewat konten video. Kominfo pun memblokir 20 video M Kece di YouTube dan satu di TikTok.
Desy Setyowati
23 Agustus 2021, 15:16
youtuber m kece, youtube, kominfo
KATADATA/Arief Kamaludin
Suasana jumpa pers YouTube Fanfest 2016 di Jakarta, Jumat, (21/10).

YouTuber M Kece atau Muhammad Kece diduga melakukan penistaan agama lewat konten video. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun memblokir 20 video pengguna YouTube ini.

Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyampaikan, konten Youtuber M Kece diduga memiliki muatan penodaan agama dan/atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Kominfo pun memutus akses terhadap 20 video dari akun Youtube M Kece. Selain itu, “satu video dari platform TikTok,” kata Dedy dalam keterangan pers, Senin (23/8).

Kementerian pun berkoordinasi dengan para pengelola platform, serta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaaan konten tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan pemilik akun Youtuber M Kece dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A.

Pasal itu berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.”

Dedy menyampaikan, upaya penanganan konten terhadap akun Youtube M Kece dilakukan sesuai dengan beberapa ketentuan perundangan berikut:

  1. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pada pasal 5 terkait larangan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memuat konten yang melanggar aturan. Selain itu, pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan.
  2. Peraturan Menteri (PM) Nomor 5 tahun 2020, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dilarang. Selain itu, pasal 15 mengenai ketentuan waktu dan prosedur pemutusan akses konten yang dilarang.
  3. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kominfo pun mengerahkan patroli siber untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamaian baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Masyarakat diminta melaporkan konten yang melanggar UU, termasuk penodaan agama, atau yang diduga memiliki muatan itu dan/atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan SARA, melalui aduankonten.id. Bisa juga lewat kanal pengaduan lain yang disediakan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait