Cina Tekan Alibaba – Tencent soal Monopoli, Bagaimana SuperApp RI?

Cina menerbitkan setidaknya tujuh aturan baru yang menyasar raksasa teknologi, salah satunya terkait monopoli. Di Indonesia, ada beberapa superapp. Akan bernasib sama?
Desy Setyowati
25 September 2021, 13:34
superapp, startup, cina, alibaba, tencent, gojek, tokopedia, bukalapak
Katadata
Diskusi Katadata Forum dengan tema "Transformasi Indonesia Menuju Raksasa Ekonomi Digital" di Jakarta pada 2018.

Cina mengeluarkan setidaknya tujuh regulasi yang menyasar raksasa teknologi, salah satunya terkait monopoli. Di Indonesia, beberapa startup mengembangkan beragam layanan seperti Alibaba dan Tencent, atau dikenal dengan superapp.

Pemerintah Cina meminta raksasa teknologi finansial (fintech) Ant Group merombak bisnis. Ini dilakukan karena pertumbuhan afiliasi Alibaba Group Holdings itu sangat cepat, terutama di sektor pinjam-meminjam, asuransi, dan investasi.

Beijing juga menekan Tencent lewat beberapa kebijakan, salah satunya membatasi waktu anak-anak bermain gim online. Pengembang PUBG Mobile ini menghadapi gugatan atas dugaan monopoli yang diajukan oleh ByteDance.

Berdasarkan laman resmi, Tencent memiliki empat bidang bisnis. Pertama, media sosial dan komunikasi yaitu WeChat, QQ, dan Qzone.

Kedua, Tencent Games memiliki lebih dari 140 gim yang dikembangkan sendiri dan berlisensi. Beberapa game online yang terkenal yakni Honor of Kings, PUBG Mobile, dan League of Legends.

Ketiga, di bidang fintech, Tencent setidaknya memiliki selusin lini bisnis. Mereka di antaranya WeChat Pay, QQ Wallet, LiCaiTong, Credit Card Repayment, Mobile Payment Top-up Services, Transit QR Code, WeChat Pay HK, WeChat Pay MY, Tencent Blockchain, Tencent Portfolio, We Tax Refund, dan Business Tenpay.

Selain Alibaba dan Tencent, ada beberapa perusahaan teknologi di Cina yang mengembangkan beragam layanan. Beijing pun mengeluarkan setidaknya tujuh regulasi yang menyasar raksasa teknologi, sebagai berikut:

  1. Aturan anti-monopoli yang baru
  2. Aturan terkait kredit mikro berbasis digital
  3. Membatasi anak bermain gim online
  4. Memperketat aturan konten di game online hingga video on-demand (VoD). Salah satunya melarang konten yang menampilkan pria bernampilan feminin
  5. Melarang fan ‘mengejar bintang’ secara tidak rasional di media sosial
  6. UU Keamanan data yang baru
  7. Redistribusi kekayaan

Baru-baru ini, mantan gubernur bank sentral Cina Zhou Xiaochuan menyinggung investor dari kalangan modal ventura yang mendorong startup bakar uang. Biasanya, ini dilakukan oleh perusahaan rintisan yang melakukan strategi Winner Takes It All atau pemenang mengambil semuanya.

Ia mengatakan, Winner Takes It All  merupakan bagian dari praktik monopoli. Strategi ini kebanyakan mengukur keberhasilan berdasarkan pangsa pasar.

Di Indonesia, ada beberapa startup yang memperluas layanan atau biasa disebut superapp. Gojek misalnya, memiliki layanan berbagi tumpangan (ride hailing), pesan-antar makanan hingga pengiriman barang.

Pada Mei, Gojek juga bergabung dengan Tokopedia dan membentuk entitas gabungan yakni GoTo. Rincian bisnis GoTo berikut valuasinya dapat dilihat pada Bagan dan Databoks di bawah ini:

Ekosistem Gojek dan Tokopedia
Ekosistem Gojek dan Tokopedia (Gojek, Tokopedia, Katadata/Desy Setyowati)

Unicorn e-commerce Bukalapak juga mengembangkan banyak layanan saat pandemi Covid-19. Produk anyar ini di antaranya agregator logistik, pencarian hunian, konsultasi hukum, fintech hingga Agen Penjual Raksa Dana (APERD).

Lalu KoinWorks menyediakan investasi emas KoinGold, obligasi KoinBond, dan pembayaran gaji KoinGaji. Selain itu, fintech lending atau pembiayaan ini memiliki KoinP2P, KoinRobo, KoinBisnis, dan KoinInvoice.

Meski ada beragam superapp di Indonesia, Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan menilai, serangkaian aturan ketat seperti di Cina akan sulit terjadi di Indonesia.

“Itu karena ekosistem startup di Indonesia cukup merata kompetisinya dan sehat. Ini termasuk kontribusi startup-startup ini terhadap percepatan ekonomi di Indonesia, apalagi saat pandemi corona,” kata Edward kepada Katadata.co.id, Jumat (24/9).

Hal senada disampaikan oleh CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro. “Sepertinya belum ada monopoli (startup) di Indonesia. Contoh di e-commerce, masih ada banyak platform. Begitu juga dompet digital dan berbagi tumpangan,” katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang masih mengkaji dampak merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo pada Mei lalu (17/5). Lamanya analisis karena nilai transaksi kedua startup ini besar.

"Itu karena besarnya nilai transaksi, luas pangsa pasar, dan kepentingan publik. Penilaian dilakukan komprehensif, bukan sederhana," kata Ketua KPPU Kodrat Wibowo kepada Katadata.co.id, Rabu (22/9).

Setelah Gojek dan Tokopedia merger dan membuat entitas gabungan bernama GoTo pada Mei, nilai transaksi atau gross transaction value (GTV) grup menjadi lebih dari US$ 22 miliar atau Rp 314 triliun. Sedangkan volume transaksi lebih dari 1,8 miliar.

KPPU pun mengkaji seberapa besar pengaruh merger Gojek dan Tokopedia terhadap persaingan di industri yang digarap oleh GoTo. Selain itu, “melihat ada tidak potensi monopoli,” kata Kodrat.

Sedangkan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir pernah menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu mengatur sektor teknologi. Sebab, kapitalisasi pasar startup meningkat.

Ia mencatat, kapitaslisasinya sekitar US$ 50 juta pada delapan tahun lalu. “Sekarang, kalau digabung semua perusahaan teknologi yang berbisnis di Indonesia, nilainya lebih besar dibandingkan telekomunikasi,” kata Pandu dalam webinar bertajuk 'Strategi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dari Krisis' yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, November tahun lalu (2/11/2020).

Pertumbuhan sektor teknologi saat pandemi corona bahkan diprediksi melonjak, karena masyarakat beralih ke beragam layanan digital. Sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang modal asing terbesar.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah menyiapkan regulasi yang tepat untuk sektor teknologi. “Bayangkan, Indonesia belum ada peraturan terkait teknologi,” kata Pandu. “Ini berkembang pesat. Mau tidak mau perlu ada regulasinya.”

Selain dari sisi bisnis, regulasi itu dinilai penting untuk mendorong perekonomian. “Bagaimana melihat lima sampai 10 tahun ke depan, (sektor teknologi) bisa mengubah manufaktur menjadi smart manufacturing,” kata dia.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait