Tanda-tanda UU Pelindungan Data Pribadi Segera Terbit Tahun Ini
Rembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) terus molor dari target. Namun ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa regulasi ini berpotensi segera terbit.
Salah satu isu yang membuat pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi alot yakni soal lembaga independen yang mengawasi pelaksanaannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ingin otoritas ini di bawah instansinya.
Sedangkan Komisi I ingin otoritas pengawas pelindungan data pribadi itu di bawah presiden, bukan kementerian.
Kabarnya, Komisi I mulai membuka diskusi dengan Kominfo terkait lembaga pengawas independen tersebut. DPR disebut sepakat jika otoritas pelindungan data ini di bawah Kominfo.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi tidak mengonfirmasi benar atau tidak kabar tersebut. “Belum secara resmi, sepengetahuan saya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (6/10).
Pembicaraan antara Komisi I dan Kominfo itu kabarnya terjadi setelah sertifikat vaksin corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor pada awal September (3/9). Walaupun, kemudian diketahui bahwa data yang bocor yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan dari aplikasi PeduliLindungi.
“Belum ada resmi bentuk kelembagaan yang diusulkan pemerintah untuk dibahas bersama,” kata Bobby.
DPR juga memutuskan untuk memperpanjang masa pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi. Ini disepakati dalam rapat paripurna DPR bulan lalu (30/9).
"November kami akan mulai lagi pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi. Semoga akhir tahun selesai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Katadata.co.id, Rabu (6/10).
DPR menjalani masa reses pekan ini. Ini merpakan periode anggota parlemen bekerja di luar gedung DPR. Mereka akan bertemu konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
