Ribuan Menara 4G Ditarget Rampung 2022, 9.000 Desa Terhubung Internet

Image title
13 Desember 2021, 14:31
internet, 4g, kominfo, infrastruktur
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Teknisi melakukan perawatan menara BTS 4G milik XL Axiata yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (15/11/2019).

Pemerintah menargetkan penyediaan akses internet 4G di 9.113 di titik wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tahun depan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pun membangun menara Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Kominfo sudah menyelesaikan 60% dari target. “Kami kejar, tahun depan 100% wilayah di Indonesia terakses 4G," kata Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif dalam acara penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan pembangunan BTS 4G di Jakarta, Senin (13/12).

Pembangunan dilakukan karena ada 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan internet 4G. Sebanyak 9.113 di antaranya di 3T dan 3.435 desa non-3T.

Penyediaan akses internet di wilayah 3T menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan di luar 3T akan dibangun oleh operator seluler.

Dari 9.113, sebanyak 1.200 selesai dibangun tahun lalu dan 4.200 pada 2021. Sisanya akan dikebut pada tahun depan. 

Untuk mempercepat target itu, Kominfo menggandeng pemerintah daerah (pemda) dengan menerapkan skema pinjam pakai lahan dalam membangun BTS. "Kami sudah menandatangani kesepakatan dengan 80 kabupaten yang melibatkan skema ini," katanya.

Melalui skema itu, pemda akan menyewakan lahan kosong seluas 400 meter persegi. Lokasi lahan berada di tengah desa untuk menjangkau seluruh penduduk.

Pemda juga akan memfasilitasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepemilikan tetap milik pemerintah daerah dengan biaya peminjaman hampir nol. Jangka waktu peminjaman hingga periode BTS selesai.

Menurutnya, skema itu mempercepat pembangunan menara internet 4G di wilayah 3T. Sebab, pemerintah tidak perlu mencari dan bernegosiasi mengenai kepemilikan lahan.

Ia mengklaim, pemda berlomba-lomba menyediakan lahan, karena mereka membutuhkan akses internet 4G di wilayahnya.

"Skema ini berbeda dengan skema operator seluler yang biasanya memiliki site aquisituon, atau lahan yang dimiliki. Ini skema kolaborasi," katanya.

Advertisement

Menurutnya, apabila skema yang dijalankan adalah akuisisi, akan butuh waktu lama untuk membangun BTS 4G. 

Skema itu juga dinilai lebih efisien. Sebab, pemerintah pusat tidak perlu lagi menyiapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Tugas kami terbantu karena proaktif kolaborasi dari pemerintah daerah," kata Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo Danny Januar Ismawan.

BAKTI Kominfo juga menggandeng Telkomsel dan XL Axiata sebagai mitra dari operator seluler. Kedua operator seluler ini akan menggarap program penyediaan BTS yang tersebar pada 7.904 titik di sembilan area.

XL menggarap area I yakni Sumatera dan IX Papua Timur. Sedangkan Telkomsel menggarap hampir semua area, yakni II Nusa Tenggara Barat (NTB), III Kalimantan, IV Sulawesi, V Maluku, VI Papua Barat, VII Papua Tengah Barat, VIII Papua Tengah Utara, dan IX Papua Timur.

BAKTI Kominfo juga menggaet perusahaan telekomunikasi asal Cina, ZTE untuk membangun 3.409 menara BTS di Papua. Pembangunan ditarget selesai tahun depan.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait