Ojek Online Demo di Patung Kuda, Kemenhub Ajak Diskusi Minggu Depan

Pengemudi ojek online berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (5/1) . Kemenhub berencana mengundang mereka minggu depan.
Image title
6 Januari 2022, 13:08
ojek online, ojek online demo, ojol demo, gojek, grab, kemenhub
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Massa aksi yang tergabung dalam aliansi pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Pengemudi ojek online menggelar demonstrasi menuntut adanya payung hukum. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan ini.

Aksi demonstrasi ojek online itu berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (5/1) . Para demonstran menuntut kejelasan payung hukum profesi pengemudi ojek online.

Dengan adanya payung hukum, pengemudi ojek online menilai bisa leluasa meminta kenaikan dan penurunan tarif, perjanjian kemitraan, dan status pekerjaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan akan mengkaji tuntutan itu bersama sejumlah stakeholder.

Advertisement

Kemenhub juga akan menggelar diskusi lanjutan terkait tuntutan mereka. "Minggu depan saya akan undang lagi," kata Budi kepada Katadata.co.id, Kamis (6/1).

Terkait payung hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Regulasi ini mengatur skema tarif jasa layanan ojek online.

Namun, aturan utama terkait kendaraan roda dua sebagai angkutan umum belum ada. Pengemudi ojek online menginginkan payung hukum yang lebih tinggi lagi yakni Undang-Undang (UU). 

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan, pengemudi ojek online sebenarnya menginginkan agar pemerintah dan Dewan Perwalian Rakyat (DPR) memberikan payung hukum dalam bentuk amendemen UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 9 Tahun 2009.

"Ini agar pengemudi ojek online memiliki legalitas, landasan hukum yang kuat berdasarkan UU," kata dia kepada Katadata.co.id.

Igun mengatakan, Garda memang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi di Patung Kuda kemarin (5/1). Namun, Garda mendukung unju rasa itu, karena tuntutannya sama.

Tuntutan payung hukum ojek online sebenarnya sejak lama disuarakan. Pada 2020, pengemudi ojek online berkukuh agar status mereka diakomodasi sebagai angkutan umum dalam revisi UU LLAJ Nomor 9 Tahun 2009, yang masuk dalam program legislatif nasional (prolegnas).

 

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait