Kominfo: Investor Eropa Berencana Investasi di Sektor Digital RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka peluang bagi investor Uni Eropa untuk mengembangkan infrastruktur digital di Indonesia. Investasi dibutuhkan seiring gencarnya pemerintah membangun infrastruktur digital dan besarnya potensi pasar digital di Tanah Air.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, salah satu pihak yang berencana investasi di Indonesia adalah European Investment Bank (EIB). EIB sudah berinvestasi sekitar US$ 500 juta atau Rp 7,2 triliun.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket. “Ia menyampaikan bahwa EIB punya portofolio sangat besar, US$ 1 miliar atau Rp 14,4 triliun lebih yang bisa diinvestasikan di Indonesia,” kata Johnny dalam siaran pers, Rabu (8/6).
Johnny mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi EIB untuk investasi di sektor digital mulai dari hulu (upstream) sampai hilir (downstream).
Di tingkat hulu, Kominfo membuka ruang investasi untuk fiber optik, fiberlink, satelit hingga base transceiver station (BTS). Sedangkan untuk hilir, terdapat infrastruktur seperti pusat data.
Johnny mengatakan, investasi dari Uni Eropa potensial seiring gencarnya pemerintah membangun infrastruktur digital mulai dari backbone, middle mile hingga last mile.
Pada lapisan backbone atau tulang punggung, Kominfo menggelar jaringan fiber optik. Lebih dari 359 ribu kilometer jaringan fiber optik dibangun, baik di darat maupun laut Indonesia.
Pemerintah juga membangun Palapa Ring sepanjang 12.300 kilometer tahun lalu. Kemudian, dibangun lagi Palapa Ring 12.083 kilometer di darat dan di laut tahun ini.
Pada lapisan middle mile, Kominfo membangun infrastruktur microwave link, fiberlink, dan satelit. Kementerian sudah mengembangkan Satelit Satria I melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Pada lapisan last mile, Kominfo bakal gencar membangun BTS di 12.548 titik yang belum mendapatkan akses internet alias blankspot. Seluruhnya akan terakses layanan 4G pada tahun ini.
Selain itu, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Johnny menilai, saat ini Indonesia termasuk negara dengan konsumsi data yang masih kecil, yakni 1 watt per kapita.
Sedangkan negara lain seperti Jepang mempunyai tingkat konsumsi data sekitar 10 watt per kapita.
Namun, ada 10 kali lipat lagi potensi pengembangan konsumsi data di Indonesia. "Setara dengan sekitar 3 giga watt listrik,” katanya.
Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, Johnny menyatakan terdapat peluang peningkatan potensi investasi infrastruktur digital di sektor hulu.
Potensi investasi itu ditopang oleh kebijakan pemerintah yang mendorong investasi. Pemerintah mengembangkan bauran pembiayaan atau blended financing.
Pemerintah juga gencar mengembangkan tata kelola data. Dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, pemerintah mendorong adanya komitmen tata kelola data.
Hal itu dilakukan di dalam negeri, serta melibatkan tanggung jawab lintas-negara.
Ia menjelaskan bahwa dalam Forum DEWG terdapat beberapa prinsip-prinsip tata kelola data yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia. "Misalnya lawfulness, fairness, transparency, dan sampai di tingkat tertentu ada unsur-unsur reciprocal," ujarnya.
