Lolos Blokir Kominfo, Google hingga Facebook Bidik Kesehatan & NFT RI
Google, Amazon, dan induk Facebook yakni Meta lolos dari blokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah resmi mendaftar. Ketiga raksasa teknologi ini pun memperluas layanan di Indonesia, termasuk kesehatan, non-fungible token (NFT) dan video on demand (VoD).
Layanan di bawah Google yakni YouTube memperkenalkan panel sumber informasi kesehatan pada video di Indonesia. Ini bertujuan memberi konteks dan membantu penonton mengidentifikasi video dari sumber kredibel.
Panel itu juga menyediakan playlist konten kesehatan yang akan menyoroti video-video dari sumber tersebut dengan lebih efektif saat menelusuri topik tertentu. Tujuan panel baru ini memudahkan orang mencari dan mengevaluasi informasi kesehatan yang kredibel.
“Mulai minggu ini, masyarakat Indonesia dapat melihat beberapa fitur baru di samping hasil penelusuran dan video terkait kesehatan. Namun, tetap dapat menemukan video yang relevan dari berbagai sumber di hasil penelusuran,” demikian dikutip dari keterangan pers YouTube yang diterima oleh Katadata.co.id, Rabu (10/8).
“Fitur-fitur baru ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan peran platform kami dalam menghubungkan masyarakat ke informasi berkualitas tinggi,” kata Director and Global Head of Healthcare and Public Health YouTube Dr. Garth Graham, MD.
YouTube bekerja sama dengan ahli kesehatan untuk menghubungkan pengguna ke konten kredibel. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengapresiasi langkah unit usaha Google ini.
“Penyediaan informasi kesehatan yang kredibel adalah upaya yang harus terus dikembangkan secara kolektif antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan penyedia layanan teknologi digital,” ujar Budi.
Sepanjang tahun lalu, YouTube menambah kemitraan dengan organisasi-organisasi kesehatan seperti RSCM, RS Mitra Keluarga, dan RS Premier Group.
Di Indonesia, YouTube telah bekerja sama dengan 14 rumah sakit negeri dan swasta, serta dengan dokter, kreator konten. Selain itu, bermitra dengan jaringan global lebih dari 300 lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
