DPR Target RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Paripurna Minggu Depan
DPR mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi hari ini. Parlemen menargetkan, regulasi ini masuk sidang paripurna pekan depan.
“RUU Perlindungan Data Pribadi (pembahasannya) hampir selesai,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri mengatakan kepada Katadata.co.id kepada Selasa (30/8).
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan, bahwa pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi masuk proses edit gramatikal draf pada hari ini (30/8).
“Masuk Tim Perumus dan Sinkronisasi dan harmonisasi, sudah tidak ada hal substantif lagi,” kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi kepada Katadata.co.id, Selasa (30/8). “Semoga minggu depan sudah bisa diparipurnakan di DPR.”
Sebelumnya Bobby menyampaikan, komisi I telah menggelar sinkronisasi dan harmonisasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU lain. Ini khususnya pada bagian sanksi pidana dan administratif.
“Itu supaya in-line dengan KUHP dan RUU KUHP yang sedang berproses,” kata Bobby kepada Katadata.co.id, pekan lalu (23/8). “Semoga hari ini selesai (sinkronisasi dan harmonisasi).”
Komisi I DPR menargetkan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi secara keseluruhan selesai pada masa persidangan ini.
Di satu sisi, muncul beberapa dugaan kebocoran data di Indonesia selama sepekan kemarin.
Sebelumnya, beredar informasi di media sosial bahwa terdapat 26.730.797 data histori browsing pelanggan IndiHome bocor, termasuk di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL.
Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019. SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza menyampaikan, perusahaan melakukan investigasi sejak Minggu sore (21/8) hingga Senin pagi (22/8).
“Kami melakukan kroscek dengan pihak terkait di internal, bahwa tidak ada record ID IndiHome yang valid (dari temuan yang beredar di media sosial itu)," ujar dia saat jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (22/8).
Kemudian, ada dugaan kebocoran data BIN viral di media sosial pada Minggu (21/8). Pengguna Twitter @Vidyanbanizian menyebutkan, data BIN yang bocor berasal dari Deputi Intelijen Luar Negeri.
Data itu berupa nama, pangkat, unit, dan lokasi agen intelijen. Informasi ini merupakan data sejak 2020.
Namun BIN mengatakan kepada sejumlah media, bahwa kabar kebocoran data tersebut hoaks.
Lalu PLN menyelidiki pusat data (data center) utama guna menyelidiki dugaan 17 juta data pelanggan bocor. Sejauh ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memprediksi bahwa dampak ke konsumen tidak besar.
Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto menyampaikan, perusahaan melakukan pengecekan pada data center utama, melalui sistem. Pengecekan juga dilakukan dari berbagai perimeter.
Jika dianalisis dari beberapa data yang diduga bocor dan beredar di media sosial, informasi tersebut merupakan replikasi data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik.
