Driver Ojek Online Demo jika Jakarta Terapkan Jalan Berbayar ERP
Pengemudi ojek online menggelar demo jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Sebab, aturan ini menambah beban biaya operasional driver ojol.
Pengemudi ojek online terpantau demo di Gedung DPRD Jakarta, hari ini (25/1). Mitra pengemudi ojek online Grab Aqil adnan (23 tahun) tidak mengetahui aksi ini.
Namun dia memang tidak setuju dengan rencana penerapan jalan berbayar atau ERP. “Tarif ojol tidak seberapa. Harga BBM naik,” katanya kepada Katadata.co.id, Rabu (25/1).
“Pasti akan demo, terutama pengemudi ojek online senior,” tambah Aqil.
Hal senada disampaikan oleh pengemudi ojek online Gojek Arie Andhik. “Kalau diterapkan, driver ojol bisa demo,” ujar dia kepada Katadata.co.id, pekan lalu (20/1).
Namun ia belum mengetahui rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP.
Mitra pengemudi ojek online Gojek Sartono (51 tahun) pun menyampaikan, kebijakan jalan berbayar atau ERP bisa membuat biaya operasional semakin besar. “Kami sudah bayar pajak motor. Semakin sengsara rakyat kecil,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (25/1).
Katadata.co.id sudah mengonfirmasi rencana penerapan jalan berbayar atau ERP kepada Gojek, Grab, dan Maxim. Namun ketiganya belum memberikan tanggapan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penerapan jalan berbayar atau ERP akan bertahap. “Sampai 25 titik," kata dia ketika meninjau proses administrasi di Kantor Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/1).
