Harga Kuota Internet di Jakarta Berpotensi Naik
Harga kuota internet di Jakarta berpotensi naik. Hal ini karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD akan mengenakan beban biaya baru pada seluruh badan usaha yang menggelar jaringan telekomunikasi, listrik, air, dan gas.
Hal itu diatur dalam revisi Peraturan Daerah tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Rancangan aturan ini memuat pengenaan biaya sewa barang milik daerah dan SJUT.
Pasal 4 poin D Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, operator pengguna SJUT menyebutkan, akan ada kewajiban membayar retribusi atau tarif rutin kepada Pemprov DKI Jakarta. Perda ini diperkuat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap revisi Perda SJUT tidak menambah beban biaya masyarakat.
Menurutnya, aturan itu juga berpotensi menghambat program transformasi digital yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jerry menjelaskan, Ingub Nomor 69 Tahun 2020 menyebutkan bahwa BUMD Jakpro diperintahkan melaksanakan pembuatan SJUT. Namun, kenyataannya Jakpro menyerahkan pembangunan SJUT ke Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) yang merupakan anak usaha dari Jakpro.
