Sri Mulyani Masih Kaji Anggaran Terkait Rencana Provinsi Baru di Papua
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan pemekaran provinsi baru di Papua, yang nantinya bernama Papua Selatan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa memastikan implikasi kebijakan itu terhadap anggaran negara.
"Karena masih ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukung anggaran terlebih dahulu," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).
Karena itu, ia belum bisa memberikan gambaran terkait besaran anggaran untuk pemekaran provinsi di Papua tersebut. Yang jelas, pembentukan provinsi baru bukan berarti seluruh pembangunannya dimulai dari nol.
Ia menilai, besaran alokasi anggarannya baru bisa diketahui jika konsep dan aturan pembentukan provinsi baru sudah rampung. Di satu sisi, pembentukan provinsi baru itu juga tidak akan menggunakan anggaran 2019. Anggaran nantinya akan didesain untuk tahun mendatang.
(Baca: Peringati Hari Sumpah Pemuda, Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa Papua)
Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan bangunan yang sudah ada sebelumnya untuk kantor pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran. "Semuanya tidak harus baru. Gedung pemerintah dan lainnya bisa menggunakan yang ada dulu," kata dia.
Rencana pembentukan provinsi baru di Papua ini muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke wilayah tersebut. Saat itu, Jokowi meresmikan Jembatan Youtefa.
