Kemenkeu Ungkap Status Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik aset negara Rp 1.000 triliun di Jakarta yang akan dioptimalkan guna memperoleh pembiayaan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kementerian memastikan aset-aset ini di bawah pemerintah pusat (pempus).
"Aset milik pempus yang berada di DKI Jakarta dapat dioptimalkan (melalui sewa dan lainnya). Ini bisa menjadi dukungan pembiayaan IKN baru. Jadi bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ya, aman," tulis Prastowo melalui akun Twitter @prastow, dikutip Selasa (30/11).
Dia mengatakan, rencana pemanfaatan aset negara itu sebagai langkah antisipatif pemerintah. Ini menjadi salah satu strategi pembiayaan ibu kota baru sekalipun regulasi terkait proyek ini belum ada.
Prastowo menjelaskan hal itu setelah ada kritikan dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid. Hidayat meminta pemerintah fokus kepada urusan lain seperti penanganan Covid-19, khususnya di tengah ancaman varian baru Omicron.
"Padahal UU yang mengesahkan pemindahan ibu kota belum ada, kok sudah membicarakan penggunaan aset-aset di DKI? Seharusnya pemerintah fokus melaksanakan Keputusan MK, koreksi RUU Cipta Kerja," kata Hidayat melalui akun Twitter @hnurwahid.
Aturan proyek ibu kota baru memang masih digodok oleh anggota DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR akhir September lalu.
Itu menandakan bahwa pemerintah masih akan melanjutkan proyek IKN sekalipun pandemi corona belum usai.
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pembangunan ibu kota baru sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun depan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 510,79 miliar untuk mendukung pembangunan tersebut..
