Ekonomi Indonesia Bergerak Naik, Infrastruktur Serap 1,2 Juta Pekerja
Jakarta-Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 mulai bergerak naik ke angka -0,74 persen, dari yang tadinya -2,19 persen di kuartal IV 2020. Tren menggembirakan ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo berharap bahwa angka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka lebih dari 7 persen di kuartal kedua nanti.
Gayung bersambut, staf ahli menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menyatakan kementeriannya, sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, mendukung upaya perbaikan ekonomi, dengan cara terus mengerjakan berbagai proyek infrastruktur selama pandemi berlangsung.
“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra.
Endra, berbicara pada sebuah diskusi virtual, menyatakan bahwa terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, kementeriannya berfokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi, dan salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain.
“Realisasi proyek sudah mencapai 40 persen dan perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” ujar Endra pada diskusi bertajuk Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan, yang diselenggarakan oleh KPCPEN pada Rabu.
Adapun fokus lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun.
Ada dua lokasi pariwisata yang pembangunannya telah diselesaikan sejak akhir 2020, yaitu proyek Gerbang Klangon di Kulon Progo, Yogyakarta dan proyek revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dua proyek bernilai puluhan milyar rupiah ini diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru yang mampu mengundang turis dan menghidupkan roda perekonomian lokal.
Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Moch. Adrian, yang juga berbicara dalam diskusi tersebut, untuk mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih signifikan, mengingat masih kecilnya penyerapan belanja daerah, yaitu 21,98 persen, dari jumlah total APBD yaitu Rp 1.199,36 triliun.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga bisa tercapai target 7 persen pada kuartal II tahun ini,” ujarnya dalam.
Adrian menambahkan bahwa pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif.
“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat COVID-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya.
Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah sepakat dengan program padat karya yang menjadi fokus pemerintah dalam upayanya meningkatkan laju tingkat ekonomi yang terhempas badai pandemi selama setahun terakhir.
“Tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung, dan segera bangkit setelah pandemi,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa terlebih pada saat ini, belanja pemerintah melalui program PEN menjadi motor penggerak perekonomian di saat pandemi.
“Semua sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” pungkasnya.
