Cara Mengikuti PPS untuk Ketaatan Pajak

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) aktif menjaring basis pajak lewat berbagai program. Program yang kini sedang berjalan yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sesuai namanya, program ini dilakukan secara sukarela, dengan mengajak para wajib pajak untuk aktif melaporkan atau mengungkapkan sendiri rincian perolehan hartanya kepada negara.

PPS memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya.

PPS sering juga disebut dengan istilah tax amnesty jilid II, karena konsepnya yang mirip dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 

Sebab, PPS adalah program yang memberi pemaafan atau pengampunan kepada wajib pajak yang belum lengkap melaporkan perolehan hartanya.

Wajib pajak diberikan jangka waktu enam bulan, yakni sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, untuk mengikuti PPS.

Dalam sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Selasa (14/12/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan wajib pajak yang belum melaporkan secara lengkap hartanya untuk tahun perolehan 2016-2020 namun tidak mengikuti PPS, akan diharuskan membayar Pajak Penghasilan (PPh) final.

Pembayaran tersebut lengkap dengan sanksi bunga per bulannya, serta sanksi administrasi. Sanksi ini diterapkan sebagai upaya menciptakan basis pajak yang lebih luas.

Selain itu, Ani -sapaan karib Sri Mulyani- juga mengungkapkan, pada dasarnya prinsip keterbukaan data untuk kepentingan pajak pun sudah siap diterapkan. 

“Kalau tidak ikut PPS setelah bulan Juni 2022, Ditjen Pajak dan tim akan menggunakan seluruh informasi dan akses yang kami miliki untuk mengejar di mana pun harta anda berada yang belum diungkapkan,” kata dia. 

Nah, sebagai wajib pajak, apakah Anda sudah melaporkan harta Anda dengan lengkap? Jika ya, maka selamat! Anda adalah wajib pajak yang taat dan telah berkontribusi pada pembangunan negara.

Namun jika belum, Anda perlu mengikuti PPS agar Indonesia bisa lebih maju berkat dukungan dari Anda. 

Lalu, apa saja rincian PPS itu? Bagaimana cara mengikutinya? Simak paparan berikut!

Ada dua kebijakan dalam PPS yang harus Anda cermati: 

• Kebijakan I 

Kebijakan ini diberikan untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi peserta tax amnesty jilid I. Kebijakan ini diberikan atas harta yang diperoleh hingga  2015, yang belum ikut dilaporkan dalam tax amnesty. Tarif PPh final program ini yakni:

1. 6 persen untuk harta bersih dalam negeri, atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri yang diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN), hilirisasi industri yang mengolah sumber daya alam (SDA), dan proyek energi terbarukan
2. 8 persen untuk harta bersih dalam negeri atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri
3. 11 persen untuk harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam negeri 

• Kebijakan II 

Kebijakan ini diberikan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta yang diperoleh pada 2016-2020, dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2020. Tarif PPh final program ini yaitu:

1. 12 persen untuk harta bersih dalam negeri atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN, hilirisasi industri pengolahan SDA, dan proyek energi terbarukan
2. 14 persen untuk harta bersih dalam negeri atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri
3. 18 persen untuk harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam negeri

Program PPS diikuti oleh wajib pajak jika terjadi pengalihan harta dari luar negeri, yang kemudian diinvestasikan ke dalam SBN, hilirisasi industri pengolahan SDA, serta proyek-proyek energi terbarukan. 

Jangka waktu pelaporannya yakni setiap tahun saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sejak 2022, sampai berakhirnya batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri. Batas akhir pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri adalah 30 September 2022. 

Untuk batas akhir kegiatan investasi pada SBN, hilirisasi industri pengolahan SDA, serta proyek energi terbarukan, yakni 30 September 2023.

Sementara batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri yang dimaksud dalam PPS yaitu paling singkat selama lima tahun. 

Bagaimana Alur Mengikuti PPS?

Sebagai permulaan, tentunya Anda harus mencermati terlebih dulu harta yang dimilikinya. Jika menemukan fakta bahwa di antara harta tersebut ada yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT tahunan, maka Anda dapat mengikuti PPS. Harta yang dimaksud akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

SPPH dapat diakses secara daring melalui laman https://djponline.pajak.go.id/account/login atau http://pps.pajak.go.id/. Setelah mengakses laman tersebut, Anda dapat mengikuti Langkah-langkah di bawah ini:

▪ Pilih menu Buat Laporan

▪ Klik Jenis Kebijakan

▪ Masukkan pemberitahuan ke berapa yang akan dibuat

▪ Pilih Media Pengiriman Token