DJP: Harta yang diungkap Peserta PPS Capai Rp 131,4 triliun

Dicky Christanto W.D
13 Juni 2022, 09:43
Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3/2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Paj
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3/2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga pukul 09.11 WIB Senin (1/3/2021), sebanyak 3,82 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020.

Menjelang akhir Juni 2022, yang merupakan tenggat bagi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) besutan Dirjen Pajak (DJP), harta yang diungkap oleh para peserta PPS mencapai Rp 131,4 triliun.

Jumlah harta tersebut berasal dari 63.508 peserta, yang terlampir dalam 74.675 surat keterangan, sebagaimana dikutip dari Katadata.co.id pada Selasa (7/6/2022).

Advertisement

"Data per 7 Juni pukul 08.00 WIB, jumlah pajak penghasilan (PPh) Rp 13,18 triliun," dikutip dari laman resmi pajak.go.id/pps.

Program PPS diadakan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

DJP menemukan mayoritas harta yang dilaporkan peserta program PPS merupakan deklarasi dalam negeri dan hasil repatriasi luar negeri yang mencapai Rp 114,1 triliun.

Adapun sisanya, berupa harta yang hanya dideklarasikan di luar negeri Rp 10,2 triliun dan harta yang setelah deklarasi kemudian diinvestasikan ke instrumen yang ditetapkan pemerintah sebanyak Rp 7,2 triliun.

Pada akhir Maret, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa mayoritas wajib pajak pribadi yang ikut dalam program ini telah melaporkan harta dalam SPT-nya antara Rp 1 hingga 10 miliar dan Rp 10-100 miliar.

Dari sisi pekerjaan, mayoritas pelapor adalah pegawai dan sektor perdagangan besar dan eceran, mencapai 79,1 persen dari total peserta.

"Ternyata banyak juga pegawai yang belum seluruhnya menyampaikan harta dan karena itu mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap secara sukarela," kata Sri Mulyani.

Mengkomentari hal ini, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjamin bahwa program ini bukan bertujuan untuk menjebak para penunggak pajak.

Suryo menambahkan jika pelaporan sudah dilakukan, maka tentunya pemeriksaan tidak lagi diperlukan.  

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement