Dua Pertimbangan Pemerintah untuk Batasi Ekspor Konsentrat Tembaga
Pemerintah masih terus mengkaji rencana pelarangan ekspor konsentrat tembaga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Pada pertengahan bulan Februari lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan pelarangan ekspor tembaga pada Juni 2023 masih belum final dan akan dikaji lebih jauh dampak penerapannya.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah tersebut.
Yang pertama adalah soal kesiapan industri turunan untuk mewujudkan cita-cita hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.
"Jadi sudah siap atau belum industri turunannya terkait hilirisasi. Jangan sampai kebijakan ini diputuskan, tetapi (turunan industrinya di level 1 dan 2) belum ada atau belum siap," ucap Tauhid.
Dia melanjutkan bahwa jika belum siap, akan terjadi goncangan, terjadi kekosongan. Nah, ini yang harus disiapkan.
Kedua adalah dari sisi investor. “Jangan sampai pemberhentian ekspor tembaga mentah itu bisa menimbukan kerugian untuk Indonesia. Kalau kita larang ekspornya, nanti negara lain yang mengambil posisi kita."
"Itu akan jadi tantangan buat kita sendiri. Jadi hitung-hitungannya harus benar terkait pemberhentian ekspor tembaga mentah itu," jelasnya.
Ketika sudah mempertimbangkan dua hal itu secara matang pada saat memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat tembaga, maka tujuan awal yang ditargetkan pemerintah akan tercapai dengan baik.
