Internet Sudah Masuk Daerah, Kenapa E-Commerce Masih Menumpuk di Jawa?

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir gencar memperluas akses internet hingga ke pelosok Indonesia. Namun, pemerataan infrastruktur digital ternyata belum berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi digital.

Aktivitas e-commerce masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak daerah lain belum mampu memanfaatkan internet sebagai sarana berjualan maupun berbelanja secara optimal.

Temuan ini menunjukkan akses internet hanyalah prasyarat dasar. Di balik tingginya transaksi e-commerce, terdapat faktor lain seperti daya beli masyarakat, biaya logistik, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital.

Riset NEXT Indonesia Center yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan sekitar 54 juta orang atau 19,18% penduduk Indonesia telah berbelanja secara daring. Namun, jumlah masyarakat yang memanfaatkan internet untuk berjualan baru mencapai 9,7 juta orang atau 3,43% dari total penduduk.

Peneliti NEXT Indonesia Center Rezky Reza Pratama mengatakan aktivitas e-commerce masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang memiliki ekonomi lebih maju.

Kabupaten Sleman mencatat rasio penjual daring tertinggi di Indonesia sebesar 10,10%, disusul Kota Salatiga, Kota Yogyakarta, Kota Batu, dan Kota Malang. Dari sisi pembeli, Kota Yogyakarta berada di peringkat pertama dengan rasio 36,98%, diikuti Kota Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

"Internet memang bisa diakses dari mana saja, tetapi di lapangan hal ini bergantung juga dari masalah pengiriman barang, kestabilan sinyal, daya beli masyarakat, dan pemahaman digital. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, ekonomi digital justru akan membuat kesejahteraan menjadi tidak merata," kata Reza dalam pernyataan tertulisnya.

Menurutnya, besarnya nilai transaksi e-commerce nasional kerap menutupi fakta bahwa pertumbuhan ekonomi digital masih bertumpu pada wilayah-wilayah dengan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang telah berkembang lebih dulu.

Internet Belum Tentu Melahirkan Transaksi Digital

Riset tersebut juga menemukan bahwa keberadaan jaringan internet belum otomatis meningkatkan aktivitas perdagangan digital.

Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, misalnya, telah memiliki cakupan desa yang dilayani Base Transceiver Station (BTS) di atas 88%. Namun, rasio masyarakat yang berjualan secara daring di kedua wilayah tersebut masih di bawah 2,5%.

Sebaliknya, Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan yang seluruh desa dan kelurahannya telah terjangkau BTS justru menjadi daerah dengan aktivitas belanja online yang tinggi.

Menurut Reza, temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak bisa berdiri sendiri. "Hal ini menjadi bukti bahwa sinyal internet saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh daya beli masyarakat setempat, tingkat pemahaman digital, kemudahan pembayaran, serta ongkos pengiriman logistik yang masuk akal," ujarnya.

Transaksi E-Commerce Mengikuti Aktivitas Ekonomi

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pola tersebut sejalan dengan karakter industri e-commerce di Indonesia. Meski data transaksi masing-masing platform tidak dipublikasikan secara agregat, ia menilai mayoritas transaksi masih berasal dari Pulau Jawa.

Menurut Huda, e-commerce pada dasarnya mengikuti pusat aktivitas ekonomi. Daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, daya beli tinggi, infrastruktur internet yang baik, jaringan logistik lengkap, serta konsentrasi penjual yang banyak akan menghasilkan nilai transaksi yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Karena itu, pemerataan e-commerce tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak aplikasi marketplace. "Pembangunan infrastruktur digital harus diikuti pembangunan logistik, peningkatan daya beli, literasi digital, dan pengembangan UMKM di daerah. Kalau fondasinya semakin kuat, transaksi digital juga akan ikut tumbuh," kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (20/7).

Ia juga menilai tantangan UMKM kini telah bergeser. Persoalannya bukan lagi bagaimana masuk ke marketplace, melainkan bagaimana mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Menurutnya, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk, menjaga konsistensi stok, memperbaiki kemasan, dan menguasai pemasaran digital. Selain itu juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk meningkatkan produktivitas.

"Ke depan ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak UMKM yang sudah onboarding ke marketplace, tetapi berapa banyak yang penjualannya meningkat, usahanya berkembang, dan mampu naik kelas," ujarnya.

Logistik Mahal Jadi Kendala

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA Budi Primawan menilai ketimpangan e-commerce tidak hanya disebabkan oleh infrastruktur digital, tetapi juga biaya logistik yang masih timpang antardaerah.

Menurutnya, konsentrasi pembeli di Pulau Jawa membuat penjual juga lebih banyak berada di wilayah tersebut. Akibatnya, biaya distribusi produk di dalam Jawa menjadi jauh lebih murah dibandingkan pengiriman barang dari luar Jawa.

"Dari Jakarta, pengiriman ke Bandung, ataupun ke Semarang, Surabaya, itu murah. Kirim kopi dari flores, bisa seharga kopi-nya itu sendiri,” kata Budi.

Kondisi tersebut membuat produk UMKM dari luar Jawa kehilangan daya saing meskipun kualitasnya mampu bersaing. Selain itu, Budi mengatakan pembangunan digital seharusnya tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur.

Ia membagi ketimpangan digital ke dalam tiga tingkatan, yakni akses infrastruktur, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi.

"Kalau yang dibangun hanya infrastrukturnya, baru tingkatan pertama yang selesai. Belum sampai pada bagaimana masyarakat memanfaatkan internet untuk berjualan, mencari pekerjaan, atau meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Pemerataan ekonomi digital dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dibandingkan sekadar memperluas jaringan internet. NEXT Indonesia Center menilai pembangunan harus diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat, pengembangan UMKM, literasi digital, efisiensi logistik, hingga kemudahan sistem pembayaran.