Tiongkok Terbitkan Regulasi untuk Membalas Sanksi AS Atas Huawei Dkk
Pemerintah Tiongkok mengesahkan Undang-undang atau UU kontrol ekspor, termasuk kategori produk teknologi, layanan dan data. Aturan ini dinilai mirip kebijakan daftar hitam (blacklist) terkait perdagangan yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Huawei.
“Tiongkok dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara atau wilayah mana pun yang melanggar langkah-langkah pengendalian ekspor dan menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasional, menurut UU," demikian tertulis pada laporan kantor berita resmi Xinhua, dikutip dari Nikkei Asian Review, kemarin (18/10).
Langkah itu dinilai sebagai eskalasi ‘tit for tat’ atau respons atas kebijakan yang dipaksakan oleh negara lain, dengan menerbitkan regulasi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini, AS sebelumnya memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan karena dianggap mengancam keamanan nasional.
Jika merujuk pada konsep keamanan nasional pada regulasi di Tiongkok, ada 11 bidang yang dinilai relevan yakni politik, tanah, militer, ekonomi, budaya, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, ekologi, sumber daya, dan nuklir. Produk di sektor-sektor ini berpotensi masuk dalam regulasi kontrol ekspor.
Sedangkan Tiongkok merupakan penghasil logam tanah jarang (rare earth) dan menguasai 60% pangsa pasar. Ini merupakan bahan magnet dan mesin ponsel pintar (smartphone) hingga pesawat tempur.
Media pemerintah sempat melaporkan bahwa Apple dan Google terancam masuk daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’ atau dianggap membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Tiongkok juga telah menginvestigasi dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan AS seperti Qualcomm, Cisco hingga Apple.
UU kontrol ekspor tersebut juga melarang eksportir Tiongkok berurusan dengan perusahaan yang masuk daftar entitas, tetapi dapat meminta pengecualian dalam kondisi tertentu. Eksportir harus menyerahkan nama pengguna akhir dan bukti aplikasi akhir item tersebut. Dokumentasi harus berasal dari pelanggan atau dari otoritas tempat pengguna akhir berada.
Persetujuan atau penolakan ekspor akan berdasarkan delapan kriteria yakni keamanan dan kepentingan nasional, kewajiban internasional dan komitmen eksternal, serta jenis ekspor, dan kepekaan item yang dikendalikan. Selain itu, negara atau wilayah tempat mereka terikat, pengguna dan penggunaan akhir, catatan kredit yang relevan dari perusahaan pengekspor, serta faktor lain yang ditentukan oleh UU dan peraturan administratif.
Kebijakan itu juga mirip dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengizinkan perusahaan nasional bekerja sama dengan Huawei sepanjang mengajukan lisensi.
UU kontrol ekspor itu berlaku mulai Desember. Kebijakan ini juga berlaku di luar perbatasan Tiongkok, meskipun tidak dirinci hukumannya.
Regulasi tersebut diterbitkan ketika AS memberikan sanksi kepada banyak perusahaan teknologi Tiongkok. Huawei sudah masuk daftar hitam terkait perdagangan sejak awal tahun lalu.
Kemudian, Trump memberikan sanksi kepada TikTok dan WeChat. Meskipun hakim di beberapa distrik menunda pemberlakuan kebijakan ini.
Yang terbaru, Departemen Luar Negeri AS mengajukan proposal kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menambahkan perusahaan teknologi finansial (fintech) Ant Group ke dalam daftar hitam terkait perdagangan.
Reuters melaporkan, langkah itu dilakukan ketika kelompok garis keras Tiongkok berusaha mencegah investor Negeri Paman Sam mengambil bagian dalam penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Ant Group.
Atas berbagai tindakan AS itu, Beijing menuduh pemerintah Negeri Paman Sam menyalahgunakan konsep keamanan nasional untuk menindas perusahaan asing, terutama dari Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas beberapa tindakan AS itu. "Ini untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan Tiongkok," katanya dikutip dari Forbes, pekan lalu (15/10).
