Pemerintah dan Korporasi Perlu Tangkal Efek Negatif Disrupsi Teknologi
Revolusi atau disrupsi teknologi di Indonesia sudah tak terelakkan. Inovasi digital itu mengubah pola hidup masyarakat hingga model bisnis perusahaan menjadi lebih efisien. Namun, revolusi itu juga memukul model usaha konvensional dan memangkas jumlah pekerjaan. Hal ini harus diantisipasi pemerintah dan perusahaan sejak dini agar tidak mengganggu perekonomian.
Di sektor perbankan, misalnya, Bank Mandiri kini mengerem pembukaan kantor cabang. Bank milik negara (BUMN) ini biasanya membuka 400-600 kantor cabang tiap tahun, belakangan hanya membuka 100-200 kantor. Menurut Senior EVP Human Capital Bank Mandiri Sanjay Bharwani, perkembangan teknologi menyebabkan nasabah malas datang lagi ke kantor cabang.
Bahkan, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sudah melangkah lebih jauh. Setelah merilis "Jenius", produk dan layanan bank digital melalui aplikasi di ponsel pintar pada tahun lalu, BTPN tengah melakukan penyesuaian struktur organisasi, kantor cabang, dan karyawan.
(Baca: Transformasi ke Bank Digital, BTPN Tawari Karyawan Pensiun Sukarela)
BTPN memberikan opsi kepada para karyawannya untuk terus berkarier di perusahaan dengan syarat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jika tidak, karyawan ditawarkan opsi pensiun dini secara sukarela. Untuk membantu karyawan itu berakrier di tempat baru atau berwiraswasta, BTPN memberikan pelatihan terlebih dahulu.
Belum lama ini, mantan petinggi Citigroup Vikram Pandit pernah menyebut 30% pekerjaan di lembaga keuangan diprediksi hilang dalam lima tahun mendatang. Perbankan akan semakin banyak menggunakan jasa robot dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Salah satu posisi yang terancam hilang adalah pekerjaan teller. Jumlah pelaku pekerjaan ini di Amerika Serikat menurun 15% sejak mencapai puncaknya pada 2007.
(Baca juga: Beralih ke Digital, Bank Bakal Rekrut Lebih Banyak Ahli Teknologi)
Selain pekerjaan teller, fungsi seorang analis di perbankan diprediksi akan tergantikan oleh proses digital seperti pemanfaatan big data atau artificial intelligence. Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni menyebut banyak proses kerja bank dilakukan menggunakan business engineering seperti, big data. “Mungkin keberadaan analis di perbankan sudah tidak (diperlukan)."
Kebijakan pembayaran nontunai juga menyimpan ancaman akan hilangnya posisi pekerjaan sebagai penjaga pintu tol. Pengoperasian Gerbang Tol Otomatis (GTO), menurut Direktur SDM PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kushartanto Koeswiranto, menuntut perusahannya mengikuti perkembangan teknologi.
Ia bahkan memprediksi lowongan pekerjaan di perusahaannya akan menyempit di masa depan. "Sekarang kami juga (berubah) dari labour intensive, sekarang lebih ke digital intensive," katanya.
Menurut Sanjay, fenomena ini akan membahayakan kondisi nasional yang terus mengalami bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah populasi Indonesia tercatat terus meningkat tiap tahun. Pada 2015, penduduk Indonesia berjumlah 255 juta dan diprediksi akan bertambah menjadi 271 juta pada 2020 dan 305 juta pada 2035.
Bila kondisi ini dibiarkan apalagi ditambah dengan potensi berkurangnya lapangan kerja akibat disrupsi teknologi, bonus demografi ini malah akan menjadi beban negara. Jadi, dia melihat pentingnya mendiskusikan jenis pekerjaan baru lain untuk menampung angkatan kerja ini.
Advisory Board Chairman of Mandiri Institute Chatib Basri menyarankan pemerintah meningkatkan kesadaran dan kepekaan mengantisipasi kondisi ini. Ia merujuk pada teknologi yang kian bertumbuh dan menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan manusia.
Akibat situasi itu, lapangan pekerjaan akan semakin sempit, daya saing antar individu semakin ketat, dan potensi pengurangan jumlah karyawan perusahaan pun meningkat. Dampak lanjutannya, tingkat pengangguran akan semakin tinggi.
Kondisi ini, menurut Chatib, dialami oleh seluruh negara di dunia. Untuk itu ia berharap pemerintah dapat berperan dengan membuat regulasi yang fleksibel untuk mengatasi tantangan dari disrupsi teknologi ini.
