Tiongkok Sahkan UU Keamanan, TikTok Keluar dari Pasar Hong Kong
Pengembang TikTok, ByteDance memutuskan keluar dari pasar Hong Kong dalam beberapa hari ke depan. Alasannya, Tiongkok mengesahkan Undang-undang (UU) Keamanan baru yang dikhawatirkan dapat mengancam otonomi Hong Kong.
“Mengingat peristiwa baru-baru ini, kami memutuskan untuk menghentikan operasi aplikasi TikTok di Hong Kong,” kata juru bicara TikTok dikutip dari Reuters, Selasa (7/7).
Regulasi itu memungkinkan pemerintah meminta perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter, dan Google memberikan data pengguna. Sedangkan TikTok berkomitmen agar data penggunanya tidak dapat diakses oleh pemerintah Negeri Panda.
Hal itu juga menjadi strategi ByteDance untuk menarik pasar secara global. (Baca: Tiongkok Minta India Pertimbangkan Lagi Pemblokiran 59 Aplikasi)
Pada Agustus lalu, TikTok melaporkan telah menarik 150 ribu pengguna di Hong Kong. Namun, sumber yang mengetahui persoalan itu mengaku bahwa Hong Kong merupakan pasar yang kecil bagi perusahaan.
Hal itu juga dibenarkan oleh ByteDance. “Tidak ada rencana saat ini untuk memperkenalkan Douyin ke pasar Hong Kong,” kata juru bicara. Douyin merupakan istilah TikTok yang dikenal di Negeri Tirai Bambu.
Perusahaan juga memastikan bahwa data pengguna tidak disimpan di Tiongkok. Mereka mengaku tidak akan mematuhi permintaan pemerintah Tiongkok untuk menyensor konten atau mengakses ke data pengguna.
(Baca: Dilarang di India, TikTok Kehilangan 200 Juta Pengguna & Rugi Rp 87 T)
ByteDance juga mengaku tidak pernah diminta Tiongkok untuk menyensor konten maupun mengakses ke data pengguna. Kendati begitu, perusahaan tetap berencana ke luar dari Hong Kong.
Di satu sisi, perusahaan menegaskan bahwa pengguna di Hong Kong tetap bisa menggunakan aplikasi TikTok. "Douyin memiliki banyak pengguna di Hong Kong dan akan terus melayani pengguna di sana," kata CEO ByteDance Tiongkok Zhang Nan, dalam pernyataan resminya.
Akan tetapi, belum ada kejelasan apakah Hong Kong sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Beijing dengan adanya UU baru itu. (Baca: Blokir 59 Aplikasi, India Tetap Tinjau 50 Proposal Investasi Tiongkok)
Namun, perusahaan teknologi lainnya seperti Facebook memilih untuk mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, mereka belum memutuskan akan keluar atau tidak dari Hong Kong.
