Studi EV-DCI 2024 Tunjukkan Strategi Ekonomi Digital Perlu Dilanjutkan

Perusahaan venture capital East Ventures kembali merilis laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2024 (EV-DCI 2024). Berkolaborasi dengan Katadata Insight Center (KIC), laporan tahun ini mengusung tema “Mewujudkan kedaulatan digital Indonesia”.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam laporan tahun ini turut mengulas strategi dan capaian pemerintah di sektor ekonomi digital dalam lima tahun terakhir.

Sektor ekonomi digital sendiri menjadi perhatian khusus lantaran resiliensi dan peningkatan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang konsisten. Pada 2019 misalnya, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB tercatat sebesar 3,7 persen, angka ini kemudian meningkat menjadi 5,8 persen pada tahun 2023. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari rata-rata ASEAN yang hanya tercatat sebesar 5,6 persen.

Co-Founder & Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan bahwa temuan dalam laporan EV-DCI 2024 menunjukkan kenaikan skor median setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini juga merupakan refleksi dari pertumbuhan ekonomi digital.

“Meskipun dihadapkan pada tantangan berat, seperti pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, dan tekanan geopolitik, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan daya saing yang luar biasa,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

“Ini menegaskan keyakinan kami bahwa negeri ini masih berada di jalur yang tepat untuk meraih masa keemasan dalam ekonomi digital, dan akhirnya mencapai visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Strategi-strategi ekonomi digital yang diulas dalam laporan EV-DCI 2024 meliputi pembangunan infrastruktur digital, program-program literasi digital serta digitalisasi UMKM.

Direktur Eksekutif Katadata Insight Center Adek Media Roza mengatakan bahwa perkembangan ekonomi digital semakin penting bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pengembangan ekonomi digital tersebut salah satunya ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

“Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah lima tahun terakhir dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan,” terang Adek dalam wawancara telepon pada Selasa (28/5).

Dalam laporan terbarunya, East Ventures menilai bahwa sebagian program dengan evaluasi. Program Literasi Digital misalnya, yang dikatakan perlu untuk dilanjutkan setelah 2024 dengan meningkatkan intensitas pelatihan pilar Digital Culture dan mengidentifikasi kebutuhan lapangan.

Sementara pada bagian digitalisasi UMKM, pemerintah dinilai perlu melakukan pendekatan baru seperti penyediaan latihan dasar TIK, menghadirkan skema insentif dan mendorong perluasan pasar UMKM lewat kerjasama dengan marketplace dan keringanan biaya ekspor.

Adapun Gerakan Menuju 100 Smart City menjadi program yang dinilai perlu dievaluasi ulang lantaran kurangnya kerjasama antara kota besar dan wilayah penyangga sehingga menghambat perkembangan Smart City.

Dalam laporan EV-DCI 2024, pemerintah dinilai perlu menggandeng swasta serta berkolaborasi dengan negara-negara maju untuk mengakselerasi penciptaan Smart City.

Strategi Berkelanjutan untuk Ekonomi Digital

Pada bidang infrastruktur, pemerintah sukses menyelesaikan pembangunan satelit SATRIA-1 pada Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan pembangunan SATRIA-2. Pemerintah juga membangun 7.300 BTS 4G di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) sepanjang 2021-2023. Dari pembangunan tersebut, 91,4 persen telah beroperasi dan sisanya diproyeksikan beroperasi pada Juni 2024.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan penetrasi jaringan 5G yang saat ini tercatat sebesar 5 persen menjadi 30 persen pada 2027 mendatang.

Infrastruktur digital yang baik memungkinkan akses internet yang lebih merata, aman, serta berkualitas. Elemen-elemen ini yang akan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital, sehingga ekonomi digital dapat berkembang.

Pemerintah juga meluncurkan Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahun 2017 guna memandu pemerintah di 100 kota/kabupaten untuk melakukan pembangunan daerah yang mengedepankan pemanfaatan teknologi.

Tujuannya adalah menciptakan kota yang pintar, efisien, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Melalui program ini, Jakarta, Medan dan Makassar masuk dalam daftar World Best Smart City.

Pada aspek pelayanan publik, pemerintah menggalakkan digitalisasi serta melakukan efisiensi jumlah aplikasi pemerintahan. Efisiensi dilakukan dengan menginstruksikan satu instansi cukup memiliki satu aplikasi layanan publik serta mengintegrasikan beberapa layanan publik sejenis dalam Mal Pelayanan Publik.

Sementara untuk mendorong keterampilan digital, pemerintah meluncurkan program Literasi Digital Nasional yang telah mengedukasi 23 juta masyarakat. Jumlah tersebut ditargetkan naik menjadi 50 juta pada 2024.

Langkah lainnya adalah dengan mengikutsertakan 23.539 guru dalam program PembaTIK dan 2.386 sekolah berpartisipasi dalam program Kihajar 2022 untuk peningkatan kompetensi TIK guru dan siswa. Selain itu dihadirkan pula program Digital Talent Scholarship guna melahirkan talenta-talenta digital baru di Indonesia.

Sementara untuk ekonomi digital, pemerintah melanjutkan program UMKM Go-Digital yang hingga 2023 telah berhasil menjaring 27 juta UMKM. Ada pula program 1000 startup digital yang kini telah memiliki lebih dari 200.000 perintis startup terdaftar.

Terdapat pula program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) dari Kemenkominfo yang bekerja sama dengan perusahaan digital untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital tingkat dasar dan menengah. DEA sendiri masih merupakan bagian dari program Digital Talent Scholarship.

Pemerintah juga mengeluarkan insentif untuk startup dalam bentuk insentif pajak (pajak kredit), subsidi biaya operasional dan skema crowdfunding, serta insentif digitalisasi UMKM yang ditargetkan menjangkau 40.000 UMKM di tahun 2025 dan 140.000 UMKM di tahun 2030.

Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2024 dapat diunduh di east.vc/DCI