Trump Pertimbangkan Depak Huawei dari Sistem Layanan Perbankan AS
Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Huawei Technologies Co.Ltd dari sistem keuangan atau perbankan AS pada awal tahun depan. Pertimbangan tersebut merupakan satu dari sekian banyak opsi yang akan diambil oleh Negeri Paman Sam setelah perusahaan telekomunikasi raksasa asal Tiongkok ini dianggap mengancam keamanan negara.
Huawei yang sempat masuk daftar hitam (blacklist) AS, kini diimbau oleh pemerintah AS untuk memasukkan perusahaan tersebut ke daftar warga negara khusus alias Specially Designated Nationals (SDN) di Departemen Keuangan setempat.
"Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bulan mendatang, tergantung pada bagaimana kondisi Huawei," ujar seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu (4/12).
(Baca: Pendapatan Huawei Tembus Rp 1.220 Triliun pada Kuartal III 2019)
Dua sumber lain mengatakan, rencana itu tengah dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih AS. Para pejabat di sana melihat adanya kemungkinan memberi opsi nuklir sebagai skema pemberian sanksi besar lain untuk perusahaan tersebut.
Salah satu sumber lain mengatakan, pejabat administrasi Gedung Putih AS juga tengah menyusun memo untuk mengagendakan pertemuan antar-lembaga mengenai masalah ini. Dalam pertemuan itu nanti, pejabat administrasi AS bakal mempertimbangkan untuk mengerahkan alat sanksi paling agresif untuk perusahaan asal Tiongkok tersebut.
Seperti menempatkan Huawei pada daftar hitam perdagangan, yang mana hanya ada beberapa pemasok yang bisa mendapatkan lisensi khusus untuk menjual produk Huawei.
Namun ketika dikonfirmasi, Huawei menolak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Demikian pula dengan juru bicara Departemen Keuangan AS. "Kami tidak mengomentari investigasi atau tindakan prospektif, termasuk untuk mengkonfirmasi apakah ada (opsi kebijakan tersebut)," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Huawei dengan tuduhan pencurian 'rahasia dagang', penipuan perbankan, pelanggaran sanksi AS terhadap Iran, dan telah berusaha meyakinkan sekutu untuk melarangnya dari jaringan 5G karena melakukan kegiatan mata-mata.
(Baca: AS Tambahkan 28 Entitas Tiongkok dalam Daftar Hitam Karena Langgar HAM)
Namun, dengan menempatkan perusahaan tersebut di daftar SDN akan membuat sejumlah perusahaan atau instansi AS justru kesulitan logistik, diplomatik, dan berdampak pada ekonomi untuk pemerintahan Donald Trump.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS Matthew Tuchband mengatakan, perlu pertimbangan seksama sebelum menempatkan perusahaan besar seperti Huawei ke dalam daftar SDN. "Sebab, semakin besar suatu entitas, semakin sulit bagi administrasi AS untuk memprediksi dan mempersiapkan dampak paling utama bagi asing dan domestik dari kebijakan tersebut," ujar Tuchband.
Beberapa anggota parlemen lainnya pun masih menganggap perlu pertimbangan lebih lanjut untuk menempatkan Huawei ke dalam daftar SDN . Menurut mereka, perlu banyak opsi untuk mempersiapkan dampak yang mungkin lebih besar dari kebijakan tersebut.
"Mengingat upaya Huawei yang tiada henti untuk mendominasi lanskap 5G, itu adalah salah satu ancaman keamanan nasional paling mendesak yang dihadapi dunia bebas," ujar anggota kongres dari Partai Republik Michael Gallagher.
