Pembangunan Infrastruktur Internet di Pelosok Hadapi Tiga Tantangan
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan operator seluler, XL Axiata mengungkapkan tiga tantangan dalam membangun infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Ini dinilai menjadi alasan 12 ribu lebih desa belum terakses jaringan internet generasi keempat atau 4G.
Tantangan pertama yakni kondisi geografis di 3T cukup menantang, karena didominasi pegunungan dan akses transportasi yang terbatas. Selain itu, sebagian wilayah belum mendapat pasokan listrik.
"Untuk membangun infrastruktur internet di pegunungan Papua, kami butuh satu pesawat helikopter bolak-balik untuk memasang menara," kata Kepala Divisi Layanan Informasi Bakti Kominfo Ade Dimijanty Sirait saat webinar bertajuk ‘Kebutuhan Internet demi Menjaga Tumbuh Kembang Anak di Daerah 3T’, Selasa (8/12).
Kedua, biaya mahal. Chief Teknologi Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengatakan, beban modal untuk membangun sarana internet per lokasi di 3T 1,3 kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Biaya operasional juga dua kali lebih besar.
"Membangun akses internet di daerah terpencil upayanya ekstra dibandingkan wilayah lain," kata Gede.
Terakhir, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan telekomunikasi 10 kali lebih rendah dibandingkan non-3T. "Penghasilannya di bawah rata-rata, setiap membangun infrastruktur di wilayah ini," katanya.
Imbas ketiga kendala itu, ada 12.548 desa yang belum terakses internet 4G. Rinciannya, 9.113 desa masuk 3T, sementara 3.435 lainnya di luar wilayah itu.
Wilayah 3T menjadi tanggung jawab Bakti untuk membangun akses internet mengguanakn dana Universal Service Obligation (USO). Ini berasal dari setoran perusahaan telekomunikasi setiap bulan.
Sedangkan 3.435 desa di non-3T menjadi tanggung jawab operator seluler untuk menyediakan 4G.
Kominfo melalui Bakti menargetkan semua desa terakses internet 4G pada 2022. Bakti pun berencana membangun 4.000 Base Transceiver Station (BTS), yang separuhnya bakal dibangun di Papua dan Papua Barat pada tahun ini.
Menteri Kominfo Johnny G Plate menilai perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan operator seluler agar target tersebut tercapai. “Perusahaan perlu memperkecil disparitas dan pengembangan spektrum untuk kecepatan internet yang merata," ujarnya dikutip dari siaran pers, November lalu (17/11).
Johnny juga meminta operator seluler mempertimbangkan pemanfaatan frekuensi dengan skema berbagi spektrum atau spektrum sharing. Ini bertujuan menghemat biaya pengembangan infrastruktur antar-operator. Apalagi, anggaran fiberisasi dan pembangunan infrastruktur di 3T dinilai besar.
Berbagi spektrum untuk operator seluler sudah masuk dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pada pasal 71, diatur tentang berbagi infrastruktur. Bagian ini mengubah Pasal 11, 28, 30, 32, 33, 34, 45, dan 47 UU Telekomunikasi.
Perubahan tersebut memungkinkan pemegang perizinan berusaha untuk bekerja sama dalam menggunakan spektrum frekuensi radio, maupun mengalihkannya. Namun harus dengan izin pemerintah pusat.
Selain itu, pemegang perizinan berusaha wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Besarannya berdasarkan penggunaan jenis dan lebar pita frekuensinya.
