Biden Menjabat, Xiaomi Gugat AS soal Sanksi Investasi dari Trump
Xiaomi menggugat pemerintah Amerika Serikat (AS) atas pemblokiran investasi yang dilakukan di masa Donald Trump. Produsen ponsel pintar (smartphone) asal Tiongkok itu juga membantah perusahaan dikendalikan oleh Beijing.
Perusahaan teknologi itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Washington pada pekan lalu (29/1). Xiaomi menyebut Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam gugatannya itu.
Xiaomi meminta pengadilan untuk mendorong pemerintah menghapus sanksi yang diberikan ke perusahaan pada awal tahun atau saat Trump masih menjabat. Perusahaan ini masuk daftar hitam (blacklist) terkait investasi, karena dianggap dikendalikan oleh Beijing.
Perusahaan membantah tuduhan tersebut. Selain itu, sanksi tersebut merugikan Xiaomi. "Daftar hitam investasi ini akan menyebabkan kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki bagi Xiaomi," kata Xiaomi dikutip dari Business Insider, Minggu (31/1).
Harga saham Xiaomi misalnya, melorot 14% setelah masuk daftar hitam terkait investasi di AS. Perusahaan juga terancam mengalami penurunan penjualan smartphone tahun ini apabila sanksi itu berlanjut.
Padahal mereka berencana melampaui kinerja Huawei dan Apple pada tahun ini. Xiaomi bahkan meningkatkan kapasitas produksi pabrik untuk menggenjot penjualan.
Dikutip dari Nikkei Asia Review, perusahaan telah memesan komponen dan suku cadang hingga 240 juta unit kepada pemasok. Jumlah tersebut jauh melebihi pemesanan pada 2020.
Dengan pasokan itu, produksi gawai Xiaomi dapat melampaui rata-rata pengiriman tahunan iPhone milik Apple.
Kepada pemasok, Xiaomi mengatakan bahwa mereka memiliki target internal yang lebih tinggi pada tahun ini. Perusahaan menargetkan bisa mendistribusikan 300 juta unit.
Apabila itu tercapai, Xiaomi berpeluang mengalahkan Huawei dan Apple. Penjualan smartphone Huawei pernah mencapai 240,6 juta unit dalam setahun. Sedangkan Apple rata-rata mengirim 200 juta gadget.
Sepanjang tahun lalu, pertumbuhan pengiriman ponsel Xiaomi bahkan yang tertinggi. Kenaikannya jauh melebihi Samsung yang menjadi pemimpin pasar pada 2020. Angkanya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
| 2020 | 2019 | |||
| Yoy (%) | Pengiriman (juta) | Pangsa Pasar (%) | Pangsa Pasar (%) | |
| Huawei (termasuk Honor) | ||||
| Canalys | -22 | 188,5 | 15 | 18 |
| IDC | -21,5 | 189 | 14,6 | 17,5 |
| Counterpoint | -21 | 187,7 | 14 | 16 |
| Samsung | ||||
| Canalys | -14 | 255,6 | 20 | 22% |
| IDC | -9,8 | 266,7 | 20,6 | 21,6 |
| Counterpoint | -14 | 255,7 | 19 | 20 |
| Xiaomi | ||||
| Canalys | 19 | 149,6 | 12 | 9 |
| IDC | 17,6 | 147,8 | 11,4 | 9,2 |
| Counterpoint | 17 | 145,8 | 11 | 8 |
Sumber: Canalys, IDC, Counterpoint
Namun kini, AS juga memberikan sanksi kepada Xiaomi. Pada pertengahan bulan lalu, Departemen Pertahanan AS menambahkan sembilan korporasi Tiongkok dalam daftar perusahaan yang dianggap mengancam keamanan, termasuk Xiaomi.
"Perusahaan-perusahaan itu nampaknya entitas sipil, tetapi mendukung militer dengan teknologi dan keahlian yang canggih," kata Departemen Pertahanan AS dalam pernyataan resmi, dikutip dari CNN Internasional, medio bulan lalu (15/1).
Perusahaan yang masuk daftar hitam investasi bakal dilarang berinvestasi di AS. Para investor asal Negeri Paman Sam pun dipaksa melepaskan kepemilikan saham di sembilan perusahaan Tiongkok ini per 11 November.
Meski begitu, pemerintahan AS yang baru di bawah kendali Joe Biden, menunda pelarangan investasi itu dari 28 Januari menjadi 27 Mei. Biden akan memberikan waktu kepada jajarannya untuk meninjau kebijakan tersebut.
