Daya Saing Digital Calon Ibu Kota Negara Melonjak, Bisa Kalahkan Jawa
Daya saing digital dan investasi calon ibu kota negara di Kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkat. Bahkan bisa mengalahkan provinsi di wilayah Pulau Jawa.
Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri mengatakan, berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2021, Kalimantan Timur, menempati posisi ke-7 provinsi di Indonesia dengan daya saing digital tertinggi. Posisinya masih kalah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Kalimantan Timur mempunyai skor 39,7. Paling tinggi DKI Jakarta dengan skor 79,7, Jawa Barat 55, kemudian Jawa Timur 49,7. Posisi Kalimantan Timur ada di atas Sulawesi Selatan yang mempunyai skor 36,2 dan Kepulauan Riau dengan skor 35,9.
Mulya mengatakan daya saing digital Kalimantan Timur masih kalah dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Bali karena beberapa faktor, salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang kurang. Sebab, di provinsi yang akan jadi ibu kota negara baru itu masih minim perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan terkait dengan digital.
Selain itu, di Kalimantan Timur ekonomi daerahnya masih didominasi oleh minyak dan gas (migas) serta perkebunan. Sedangkan, ekonomi digital belum begitu besar porsinya.
Meski begitu, Mulya mengatakan, apabila ibu kota negara telah pindah ke Kalimantan Timur, daya saing digital akan terdongkrak bahkan menjadi paling tinggi skornya. "Dengan menjadi ibu kota akan mendukung bukan hanya ke wilayah kotanya saja, tapi juga mendukung daya saing digital satu provinsi," kata Mulya dalam webinar Indonesian Digital Association (IDA) bertajuk Increasing Indonesia's Digital Competitiveness to Boost Economy, Selasa (20/4).
Status ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menarik berbagai indikator daya saing digital. "Ketika mesin pertumbuhannya jalan, dia bisa mengangkat daya saing digital provinsinya," kata Mulya.
Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Nyoman Adhiarna menambahkan, salah satu indikator yang membuat daya saing digital itu meningkat adalah infrastruktur. Seiring mulai dibangunnya ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, berbagai infrastruktur penunjang, termasuk digital juga akan dibangun.
"Selain itu, karena orientasi dibangunnya ibu kota negara baru ini smart city, jadi dia bisa mendorong daya saing digital," kata Nyoman.
Ditambah lagi, dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kominfo 2020-2024, ibu kota negara baru akan menjadi salah satu wilayah yang pertama mengadopsi teknologi internet generasi kelima atau 5G. Ibu kota negara baru itu ditargetkan terkoneksi 5G pada 2024.
Selain daya saing digital, tingkat investasi pun diperkirakan akan melonjak. "Dengan mengacu daya saing digital yang baik, investor berharap agar uang yang diinvestasikan ke satu daerah itu bisa dapat return yang maksimal," kata Operating Partner East Ventures David Fernando Audy.
Dengan dijadikannya ibu kota negara baru, banyak lahir perusahaan teknologi atau startup-startup baru di Kalimantan Timur. Sebab, ekosistemnya sudah terbangun.
Ibu kota negara akan pindah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mulai semester I pada 2024. Pembangunan ibu kota negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun dengan sumber dari APBN sebesar Rp 96 triliun. Sisanya diperkirakan dari swasta murni sebesar Rp 120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappennas), Suharso Monoarfa menyatakan bahwa porsi pendanaan ibu kota negara baru itu dapat berubah. "Siapa tahu, KPBU mau swasta murni, silakan," ujar dia tahun lalu (26/2/2020).
Pemerintah juga telah menyiapkan klaster dalam masterplan untuk ditawarkan kepada investor. Nantinya, pemerintah akan memperhatikan sektor terkait memiliki Internal Rate of Return (IRR) yang sesuai untuk investor.
Ia pun mengatakan, wilayah investasi tidak akan berbenturan dengan rencana pemerintah. Sebab, masterplan tersebut akan memuat rencana tata ruang dan wilayah secara jelas. "Sepanjang mengikuti masterplan, kalau mau bikin daerah wisata, mixed use, shopping mall, silakan," ujar dia.
