Mayoritas Warga Eropa Ingin Anggota DPR Diganti Robot, Bagaimana RI?
Studi dari IE University’s Center for the Governance of Change menunjukkan, mayoritas warga Eropa ingin sebagian anggota parlemen diganti dengan teknologi kecerdasan buatan alias artifcial intelligence (AI). Sedangkan di Indonesia, pemerintah mempertimbangkan mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan robot berbasis AI.
Penelitian dari IE University’s Center for the Governance of Change itu dilakukan terhadap 2.769 responden dari 11 negara. Para peneliti bertanya tentang bagaimana perasaan mereka tentang pengurangan jumlah anggota parlemen di negara mereka dan memberikan kursi tersebut kepada AI.
Hasilnya, 51% warga Eropa mendukung jika anggota parlemen diganti dengan AI. “Terjadi penurunan kepercayaan selama beberapa dekade pada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan,” kata Direktur akademik di IE University's Center for the Governance of Change sekaligus salah satu peneliti, Oscar Jonsson, dikutip dari CNBC Internasional, Jumat (28/5).
Ia menduga, itu karena peningkatan polarisasi politik dan perpecahan informasi. "Persepsi semua orang yakni politik semakin buruk dan jelas politisi disalahkan. Jadi, saya pikir (laporan itu) menangkap Zeitgeist umum," kata Jonsson.
Dia mengaku tak terlalu terkejut dengan hasil laporan tersebut. “Ini mengingat berapa banyak orang yang mengenal anggota parlemen mereka, yang memiliki hubungan dengan anggota parlemen, (dan) yang tahu apa yang dilakukan oleh anggota parlemen,” ujarnya.
Responden di negara lain juga mendukung jika anggota parlemen diganti dengan AI. Di Spanyol 66%, Italia 59%, dan Estonia 56%.
Sedangkan 56% responden di Belanda menentang gagasan tersebut, dan di Jerman 54%. Begitu juga Inggris 69% menolak.
Di luar Eropa, sekitar 75% warga di Tiongkok mendukung gagasan untuk mengganti anggota parlemen dengan AI. Sedangkan 60% responden di Amerika Serikat (AS) menentang.
Pendapat juga bervariasi secara dramatis dari generasi ke generasi. Lebih dari 60% orang Eropa berusia 25-34 tahun dan 56% berumur 34-44 mendukung gagasan tersebut.
Sedangkan mayoritas responden berusia di atas 55 tahun tidak menganggapnya sebagai gagasan yang baik.
Di Indonesia, pemerintah belum pernah mengajukan usulan untuk mengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan AI. Namun, sempat mengkaji penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV dengan robot berbasis AI.
Akhir 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya untuk memangkas struktur ASN menjadi dua tingkat, yaitu hanya eselon I dan II mulai tahun ini. Salah satu caranya dengan memanfaatkan AI.
Tugas administratif yang diemban oleh pejabat-pejabat tersebut akan dilakukan oleh AI. Hal ini bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat.
Jokowi mengeluhkan lambatnya proses birokrasi di Tanah Air selama ini. Hal itu terjadi karena birokrasi berbelit-belit. “Kami putuskan (ASN eselon III dan IV) diganti dengan AI,” kata dia, pada akhir 2019.
Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law. Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait usulan itu.
