Bappenas Bikin Rencana Industri Digital agar RI Tak Hanya Jadi Pasar
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyiapkan master plan industri digital Indonesia. Ini agar Indonesia mengambil peran dan tidak hanya menjadi pasar.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, master plan tersebut masih dipersiapkan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan target peluncuran.
Ia hanya menjelaskan bahwa master plan akan mengarah pada sejumlah kebijakan terkait industri digital. "Master plan ini bakal mengarahkan pada kolaborasi lintas kepentingan, untuk menjaga pasokan konsumsi industri digital nasional," kata Amalia dalam Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P) yang digelar oleh Katadata, Selasa (22/3).
Master plan juga akan mendorong adanya kebijakan yang membuat pemain digital di Indonesia mengambil bagian di pasar. "Bukan hanya menjadi penonton, tapi sebagai pemain penting," katanya.
Selain itu, mendorong adanya transfer teknologi dari pemain digital global yang beroperasi di Indonesia. Kemudian, mengarahkan ekosistem digital yang terintegrasi.
Hal itu memungkinkan pemerintahan dan dunia usaha memanfaatkan teknologi digital secara beriringan. "Ada seperti platform yang terintegrasi guna mendukung pemerintah memantau isu pembangunan berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia mencontoh integrasi platform digital di Estonia, di mana 99% penduduknya mempunyai kartu identitas secara digital. Transaksi bisnis masyarakatnya pun dilayani dengan baik dan berhasil menjadi pelopor pemanfaatan blockchain.
Ada juga di Peru, yang memanfaatkan komputasi awan (cloud) untuk data spasial pengelolaan hutan.
Master plan industri digital dibuat seiring dengan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Google, Temasek, dan Bain dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2021 memperkirakan, nilai ekonomi digital Indonesia Rp 2.080 triliun pada 2025.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri juga mengatakan, transformasi digital mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi CSIS pada 2019, penerapan teknologi dapat mendorong peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Ini angka yang tinggi untuk menunjang perekonomian," katanya.
Namun, ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh pemerintah dalam memajukan industri digital, sebagai berikut:
1. Pemerataan infrastruktur
2. Isu talenta digital dan literasi digital
"Keterampilan menggunakan teknologi dengan bijaksana mesti menjadi perhatian," ujarnya.
3. Kerangka regulasi
"Perkembangan teknologi digital seharusnya disertai kebijakan yang fleksibel agar tidak menghambat inovasi. Kemudian, teknologi ini harus disertai dorongan desentralisasi," ujarnya.
Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menambahkan, tantangan lainnya adalah ketidakharmonisan antar-lembaga, seperti pemerintah pusat dan daerah. "Selama ini pemerintah sering menggaungkan integrasi, tapi masih sulit untuk dicapai karena ada ego sektoral," katanya.
