HUT Kemerdekaan jadi Momen untuk Tegakkan Kedaulatan Digital Indonesia
Peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara. Di era digital saat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital nasional.
“Tidak membuka ruang kolonialisasi baru, koloni digital, mengingat ruang digital merupakan ekstrateritorial dan data yang bergerak di dalamnya melewati lintas batas negara,” tandasnya saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).
Menurut Menkominfo, kedaulatan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat dikelola dengan baik.
“Pemanfaatan ruang digital harus mengacu dan sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan nasional. Terlebih di era disrupsi teknologi saat ini, kedaulatan digital menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Johnny mengapresiasi peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi warga Indonesia dengan melakukan pendaftaran. Menurutnya, keberadaan PSE yang legal memungkinkan agar masyarakat memanfaatkan ruang digital dengan baik.
“Ruang digital kita dapat berkembang dengan baik dan hak-hak masyarakat dimungkinkan mendapat perlindungan bila terjadi masalah dalam transaksi di ruang digital,” tandasnya.
Menkominfo mengajak seluruh pihak untuk perlu terus menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak memberikan ruang bagi tindakan ilegal dan melanggar hukum dalam ruang digital seperti radikalisme dan terorisme, perdagangan narkotika, judi online, pornografi online, fintech ilegal, dan tindakan perdagangan dan jasa ilegal, yang diedarkan dan diperdagangkan secara online dalam ruang digital Indonesia,” kata dia.
Dalam sambutannya, Menteri Johnny menjelaskan fase kedaulatan dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, termasuk upaya menyebarkan berita kemerdekaan guna mendapat pengakuan kedaulatan di mata dunia.
Menurut Menkominfo, fase pertama ini merupakan perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial. Kemudian fase kedua dilanjutkan dengan perjuangan kedaulatan maritim yang diraih melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.
Lewat Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, Indonesia memiliki pengakuan atas kedaulatan maritim. Adapun fase ketiga yang kini tengah berlangsung berkaitan dengan kemerdekaan digital Indonesia.
Pakai Pakaian Adat Bajawa Nusa Tenggara Timur
Johnny G. Plate memimpin upacara peringatan ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kominfo. Menteri Johnny mengenakan busana adat Bajawa dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menurut Menkominfo dalam setiap kesempatan peringatan hari besar nasional, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat nusantara.
“Presiden Jokowi menekankan untuk menggunakan pakaian nasional dalam perayaan hari besar nasional, Termasuk HUT Proklamasi itu selalu ditekankan untuk menggunakan pakaian nasional dalam hal ini pakaian pakaian daerah,” ujarnya.
Menteri Johnny menjelaskan busana adat Bajawa yang dikenakan merupakan pakaian kebesaran di Kabupaten Ngada Pulau Flores Provinsi NTT.
“Kali ini saya menggunakan pakaian para tokoh adat. Salah satunya, kepala suku yang disebut dengan musalaki tanah Nabi. Dalam satu struktur masyarakat Ngada, mereka yang memiliki kewenangan penguasaan dan pengelolaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Busana yang dikenakan Menkominfo dikenal dengan sapu-lu'e, sebutan busana adat Bajawa Ngada untuk laki-laki. Dengan destar kepala berwarna coklat tua yang disebut boku.
