Ahli IT Sebut Data Miliaran SIMcard Bocor Valid, Berasal dari Kominfo?
Ahli informasi dan teknologi (IT) mengecek sebagian data dari 1,3 miliar informasi SIM Card ponsel yang diduga bocor. Hasilnya, valid. Benarkah berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)?
Seorang pengguna Twitter membagikan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa 1,3 miliar data pendaftaran SIM card atau kartu ponsel di Indonesia bocor. Disebutkan juga bahwa data bocor berasal dari Kementerian Kominfo.
Data yang diduga bocor itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia layanan atau provider, dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo.
Kapasitas data yang diduga bocor itu mencapai 87 Gibabita (GB). Tidak jelas berapa harga dari informasi yang diduga bocor ini.
Namun, penjual dengan nama akun @Bjorka itu menuliskan angka $ 50.000. Ia juga hanya menerima pembayaran menggunakan kripto bitcoin dan ethereum.
⚠ 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI. pic.twitter.com/ctdvuKwUn8— Muh. Rifqi Priyo S. ???????? (@SRifqi) September 1, 2022
Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya telah mengecek data-data tersebut secara random. Hasilnya, "data dan nomor valid," kata dia kepada media, Kamis (1/9).
Begitu juga Chairman lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha. Ia mengatakan, data pasti terkait SIM Card yang dijual itu mencapai 1.304.401.300 baris.
“Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, hasilnya masih aktif semua. Artinya, dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data valid,” kata Pratama dalam keterangan pers, Kamis (1/9).
Namun, menurutnya sumber kebocoran datanya belum jelas. “Kominfo, Dukcapil, maupun operator seluler juga membantah bahwa datanya dari server mereka,” tambah dia.
“Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sample datanya lintas operator,” kata dia.
Oleh karena itu, menurutnya perlu ada audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran.
Sedangkan Menteri Kominfo Johnny G Plate menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari instansinya. “Belum audit. Yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo,” kata dia di Bali.
Namun ia memastikan bahwa direktorat jenderal aplikasi informatika Kementerian Kominfo akan melakukan audit.
