Kominfo Respons BPK soal Migrasi ke TV Digital Berpotensi Tak Efektif
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menilai program migrasi dari TV analog ke TV digital alias analog switch off atau ASO tidak akan efektif. Sebanyak 107 wilayah atau 319 kabupaten/kota berpotensi belum terlayani siaran TV digital pada saat pelaksanaan.
Hal itu disampaikan dalam BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester alias IHPS II Tahun 2022. “Pelaksanaan ASO berisiko tidak efektif dan tidak tepat waktu,” kata BPK dikutip dari laporan, Jumat (23/6).
“Sebab, penyediaan perangkat penyiaran digital dan pendistribusian set top box tidak sesuai jadwal,” BPK menambahkan.
BPK pun merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memerintahkan direktorat jenderal alias ditjen penyelenggaraan pos dan informatika dalam menyesuaikan waktu pelaksanaan pembangunan perangkat penyiaran digital dan pendistribusian set top box.
Katadata.co.id mengonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Geryantika Kurnia. Ia menyampaikan, ada beberapa tantangan dalam proses migrasi dari TV analog ke TV digital, yakni:
- Memindahkan siaran dari TV analog ke TV digital
- Mengimbau masyarakat untuk memasang set top box atau TV digital pada fase simulcast
"Kedua hal ini harus dilakukan di tengah kondisi di Indonesia, ketika penggunaan frekuensi untuk siaran analog sangat padat. Kepadatan penggunaan frekuensi ini membuat pada masa simulcast, jangkauan siaran digital tidak bisa maksimal karena akan bisa mengganggu siaran analog di sekitarnya," kata Gery kepada Katadata.co.id, Jumat (21/6).
"Kondisi seperti ini akan terus terjadi selama kegiatan siaran analog masih dilakukan atau dengan kata lain belum dilakukan ASO secara nasional. Setelah dilakukan ASO maka jangkauan siaran digital bisa lebih leluasa ditingkatkan," Gery menambahkan.
Namun, infrastruktur multiplexing sudah dibangun di 112 wilayah atau 341 kabupaten/kota yang terkena dampak migrasi TV analog ke TV digital oleh TVRI dan swasta.
