Ahli Siber Sebut Soal Data Paspor Bocor: Komunikasi Pemerintah Buruk
Sebanyak 34 juta data pemilik paspor warga negara Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs bjork.ai pada Rabu (5/7). Ahli Keamanan Siber menilai pemerintah memiliki strategi komunikasi yang buruk dalam menyampaikan persoalan kebocoran data yang sedang dihadapi.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengaku sedang menelusuri adanya dugaan kebocoran data pribadi 34,9 juta penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan menyatakan hingga Rabu (5/7) malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja dan sejauh ini belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga.
"Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar," ujar Semuel dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7).
Menanggapi konfirmasi tersebut, Ahli Keamanan Siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai pemerintah seharusnya memiliki strategi yang baik dalam menyampaikan informasi terkait persoalan kebocoran data yang terjadi. Pasalnya, pemerintah telah berulang kali mengalami kasus serupa.
"Mengelak terus, hal itu bisa mempertaruhkan kredibilitas pemerintah," ujar Ardi kepada Katadata, Kamis (6/7).
Menurut Ardi, saat ini masyarakat sudah cukup pintar untuk memperoleh dan meyakini informasi yang akurat terkait persoalan kebocoran data, meskipun pemerintah tak mengakuinya.
Sebelumnya, Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto mengungkapkan 34 juta data paspor bocor ke publik.
"Buat yang sudah punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru saja dibocorkan dan diperjualbelikan. Data yang dipastikan bocor di antaranya nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain," ujar Teguh dalam cuitan di akun Twitter-nya @secgron, Rabu (5/7).
Pria yang menjabat Founder Ethical Hacker Indonesia itu menjelaskan pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data di portal tersebut.
"Jika dilihat dari data sampel yang diberikan, data tersebut terlihat valid, waktu berlakunya dari 2009-2020," tulisnya.
Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan kasus kebocoran data tersebut.
Dia menegaskan basis data Direktorat Jenderal Imgrasi disimpan di server pemerintah yang bernama Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika atau PDN Kominfo.
"Sedang diselidiki, yang jelas basis data kami disimpan di server pemerintah, namanya PDN Kominfo," kata Silmy saat dihubungi Katadata, Rabu (5/7).
Menurut dia, Tim PDN sedang membahas soal kebocoran data tersebut sore ini. "Direktorat Operasional Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga akan menelusuri kebenaran informasi tersebut," kata Silmy.
