Ahli Siber Sebut Soal Data Paspor Bocor: Komunikasi Pemerintah Buruk
Sebanyak 34 juta data pemilik paspor warga negara Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs bjork.ai pada Rabu (5/7). Ahli Keamanan Siber menilai pemerintah memiliki strategi komunikasi yang buruk dalam menyampaikan persoalan kebocoran data yang sedang dihadapi.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengaku sedang menelusuri adanya dugaan kebocoran data pribadi 34,9 juta penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan menyatakan hingga Rabu (5/7) malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja dan sejauh ini belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga.
"Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar," ujar Semuel dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7).
Menanggapi konfirmasi tersebut, Ahli Keamanan Siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai pemerintah seharusnya memiliki strategi yang baik dalam menyampaikan informasi terkait persoalan kebocoran data yang terjadi. Pasalnya, pemerintah telah berulang kali mengalami kasus serupa.
"Mengelak terus, hal itu bisa mempertaruhkan kredibilitas pemerintah," ujar Ardi kepada Katadata, Kamis (6/7).
Menurut Ardi, saat ini masyarakat sudah cukup pintar untuk memperoleh dan meyakini informasi yang akurat terkait persoalan kebocoran data, meskipun pemerintah tak mengakuinya.
Sebelumnya, Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto mengungkapkan 34 juta data paspor bocor ke publik.
