Kantor Kominfo Akan Pindah ke IKN Mulai Juli
Buat ringkasan dengan AI
Kantor Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika akan pindah di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai Juli. Bagian yang pindah lebih dulu yakni Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika alias Ditjen PPI.
“Kami salah satu dari 10 kementerian yang pindah ke IKN pada Juli. Sudah ada 39 pegawai Kominfo yang berangkat ke sana,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam acara Buka Puasa Menkominfo bersama Media di Kantor Kominfo di Jakarta, Rabu (3/4).
Ditjen PPI menjadi yang pertama berkantor di IKN, karena bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
“Banyak infrastruktur yang menyangkut telekomunikasi urusan Ditjen PPI yang mengurus di sana,” ujar Budi.
Nantinya ada lebih banyak eselon I Kominfo yang pindah ke IKN, sesuai dengan pengembangan dari kebutuhan di ibu kota negara yang baru tersebut. Terlebih lagi, upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus akan digelar di IKN.
Dalam hal dukungan telekomunikasi di IKN, Kominfo memastikan IKN memiliki konektivitas andal yang disediakan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Telkom Indonesia.
Budi mengatakan, Telkom dipercaya sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal untuk IKN. BUMN ini juga dipercaya memberikan solusi penyediaan pusat data, penyelenggaraan Internet of Things alias IoT dan e-goverment.
Untuk menguatkan layanan Telkom tersebut, Kominfo juga menyiapkan dukungan konektivitas dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias BAKTI apabila sewaktu-waktu terjadi kendala konektivitas di IKN.
BAKTI Kementerian Kominfo dipercaya oleh Otorita IKN untuk memberikan dukungan berupa backup pusat komando atau command center IKN.
Konektivitas yang diberikan berasal dari Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) yang terletak di lima titik, yaitu Hunian Pekerja Konstruksi, Sumbu Kebangsaan, Hotel Nusantara, Bendungan Sepaku Semoi, dan PLTS IKN.
Pada Selasa (19/3), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa saat ini ada 25 instansi kementerian atau lembaga yang sudah menyatakan siap pindah ke IKN.
Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pada prinsipnya semua ASN yang bekerja di instansi pusat bakal dipindahkan ke IKN.
Namun, menurut dia pemindahan itu bakal menyesuaikan dengan skala prioritas dan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan Rb.
"BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria," tutur Haryomo saat konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa.
Sebanyak 25 instansi kementerian atau lembaga itu juga sudah mengajukan angka jumlah ASN yang akan dipindahkan. Total ada 2.505 ASN yang diajukan pindah ke IKN.
