Kilas Balik Starlink Masuk RI: Sempat Dianggap Ancam Keamanan Nasional

Presiden Joko Widodo akan meresmikan jasa layanan internet Starlink di Bali, hari ini, Minggu (19/5) pukul 16.30 bersama CEO Tesla dan Space X Elon Musk. Proses masuknya Starlink ke Indonesia membutuhkan proses sekitar 2 tahun.

Dari catatan Katadata, rencana masuknya Starlink masuk ke pasar Indonesia seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Stargate Space X, Texas, Amerika Serikat pada 15 Mei 2022. Di sana, Jokowi bertemu langsung dengan Elon Musk.

Potensi Ancaman Keamanan Nasional

Sepak terjang Starlink sempat menuai kritik dari peneliti militer Cina, terutama terkait keamanan nasional. Dalam jurnal Modern Defense Technology, peneliti mengatakan bahwa satelit Starlink dapat terhubung ke pesawat militer di bawah enkripsi. Situs peluncurannya pun dibangun di dalam pangkalan militer.

"Ketika Starlink mengklaim bahwa mereka beroperasi sebagai program sipil yang menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi, mereka sebenarnya memiliki latar belakang militer yang kuat," kata peneliti dikutip dari Engadget, Rabu (1/6/2022).

Peneliti juga memperingatkan bahwa Starlink dapat meningkatkan kecepatan komunikasi jet tempur dan drone hingga lebih dari 100 kali lipat. Starlink juga dapat dipasang dengan perangkat pengintaian, navigasi, dan meteorologi.

Hal ini bisa meningkatkan kemampuan tempur militer AS di bidang-bidang seperti pengintaian penginderaan jauh, relai komunikasi, navigasi atau penentuan posisi, serangan, dan perlindungan luar angkasa.

Peneliti Tanah Air pun berkata serupa, berdasar keputusan India yang menolak kehadiran Starlink. Hal ini karena Starlink beroperasi dengan satelit yang ada di luar angkasa yang tidak diatur kedaulatan negara. .

“Wahana ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara,” kata Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, dalam keterangan pers, Kamis (26/4).

Lilly berpendapat harusnya Kementerian Komunikasi dan Informasi harusnya mengaji lebih dalam terkait kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan keamanan nasional. Bahkan ia bilang kebutuhan telekomunikasi dengan satelit masih bisa dipenuhi oleh satelit dalam negeri.

“Apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan risiko keamanan,” ujar dia. “Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya yang ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar.”

Lily menilai, Indonesia saat ini membutuhkan pembenahan tata kelola industri telekomunikasi dan satelit nasional. “Indonesia masih rancu membedakan antara ranah G2G dan B2B. Leverage Starlink itu merupakan ranah B2B,” katanya.

Pemerintah Perhatikan Tiga Aspek Penting Starlink

Potensi Starlink menjadi ancaman terhadap keamanan nasional menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah bersama sejumlah aspek lainnya, termasuk terkait dengan perpajakan, keamanan data, dan meningkatkan akses pornografi dan judi online di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi. Aspek pertama yang masih harus diperhatikan adalah network operation center alias NOC. Aspek ini meliputi tempat terpusat yang berfungsi menjaga dan mengontrol kondisi jaringan perusahaan.

Budi mengatakan bahwa Starlink wajib membangun NOC di Indonesia, bukan di negara lain. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa punya andil seandainya Starlink melanggar regulasi yang ada. Salah satu perhatian pemerintah adalah agar jangan sampai keamanan data para pengguna Starlink terganggu.

“Ini berbahaya, karena semua satelitnya Elon Musk ini bergerak, nanti pas masuk negara lain, data kita diambil. Kita juga enggak mau, itu kita jaga” ujar Budi dalam konferensi pers World Water Forum, dipantau dari kanal YouTube Kominfo, Minggu (19/5).

Ketua Umum Projo ini menyatakan ada masalah terkait customer service Starlink. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa masalah ini, namun ia akan berupaya menyelesaikan masalah itu.

Ketiga, masalah perpajakan yakni Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS masing-masing wajib pajak. Budi tidak ingin Starlink memberi layanan namun diberi keistimewaan tidak membayar pajak layaknya layanan internet lain.