Kominfo Sebut Starlink Sempat Enggan Buat Kantor dan Rekrut Pegawai RI
Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa awalnya Starlink enggan membuat kantor di Indonesia maupun merekrut pekerja Tanah Air.
Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau DJPPI Kominfo Falatehan mengatakan, proses negosiasi perizinan antara Starlink berlangsung selama tiga tahun.
“Kami tidak memberikan karpet merah kepada Starlink. Izin usahanya kami tahan selama tiga tahun,” kata Falatehan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).
Falatehan menjelaskan, awalnya Starlink menyurati Kominfo pada 16 September 2021 dengan maksud ingin menyediakan layanan telekomunikasi satelit di Indonesia.
Kominfo mendorong Starlink untuk menjalin kerja sama dengan penyelenggara layanan satelit lokal yakni Telkom Satelit Indonesia alias Telkomsat pada 2022. Kemitraan ini terbatas di bidang penyediaan jaringan backbone dan backhaul.
Falatehan juga menyebut proses negosiasi perizinan berjalan alot, karena awalnya Starlink enggan mendirikan perusahaan di Indonesia. Perusahaan milik Elon Musk ini juga enggan merekrut pekerja lokal.
"Kami bertemu mereka mungkin puluhan kali. Mereka tidak mau mempunyai perseroan terbatas alias PT. Starlink hanya mau melayani Indonesia. Dengan segala macam cara, akhirnya mereka mempunyai PT dan mengikuti regulasi di Indonesia, sampai akhirnya terbit izin," ujar dia.
Nama perusahaan Starlink di Indonesia yakni PT Starlink Service Indonesia.
Hingga akhirnya Starlink mengantongi izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk layanan tertutup media VSAT atau Very Small Aperture Terminal pada 6 April dan izin penyelenggara jasa internet pada 21 April 2024.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, nilai investasi Starlink di Indonesia Rp 30 miliar dengan total tenaga kerja terdaftar tiga orang.
