Pusat Data Nasional Gangguan 6 Hari, Bagaimana Layanan Publik?

Pusat Data Nasional Sementara 2 yang dikelola oleh Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan enam hari sejak Kamis (20/6). Bagaimana nasib layanan publik?

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, layanan publik mulai diperbaiki meski Pusat Data Nasional Sementara masih mengalami gangguan akibat Brain Cipher Ransomware. Meski begitu, proses investigasi tetap terus dilakukan.

Berdasarkan laporan di beberapa media, sistem layanan keimigrasian misalnya, akan dipindahkan cloud atau komputasi awan milik Amazon Web Service atau AWS.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid juga menyampaikan, Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan pada sistem Pusat Data Nasional Sementara, tetapi belum pulih secara sempurna.

Komisi I DPR pun menerima informasi dari Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi bahwa gangguan yang terjadi itu menyasar PT Telkom. Parlemen pun meminta agar penyelesaian masalah  dipercepat.

"Sepertinya ada sektor-sektor lain yang juga terkena dampak. Ini sedang dimitigasi, di mana saja yang terkena dampak dan itu akan diselesaikan satu persatu," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Kominfo menyampaikan, ada 210 instansi baik di pusat maupun daerah yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami gangguan.

Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.

Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021 di antaranya:

1. ANRI
2. BKN
3. BNPB
4. BSSN
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Budaya
13. BSN
14. Kantor Staf Presiden
15. Badan Pengawas Pemilu
16. BAPPENAS
17. Badan Informasi Geospasial
18. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
19. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
20. BMKG
21. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
23. BPJS
24. BPOM
25. Badan Pusat Statistik atau BPS
26. BRIN
27. Kemenko PMK
28. Kementerian ESDM
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan UKM
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK
52. Setjen DPR
53. Setjen MPR
54. BAPETEN
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP