Bos Ditangkap di Prancis, Telegram Hadapi Potensi Masalah Hukum di Korea dan RI
Membuat ringkasan dengan AI
Telegram menghadapi potensi masalah hukum di Korea Selatan menyusul penangkapan pendiri perusahaan Pavel Durov baru-baru ini di Prancis. Platform percakapan ini juga dipanggil oleh Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia.
Kepala penyidik polisi Korea Selatan mengumumkan penyelidikan awal terhadap dugaan peran Telegram dalam membantu kejahatan seks, menurut laporan dari Kantor Berita lokal Yonhap.
Menurut laporan Yonhap pada Senin (2/9), Kepala Kantor Investigasi Nasional Korea Selatan Woo Jong-soo menghubungkan kasus Telegram di negaranya dengan di Prancis. Ia khawatir Telegram akan sulit memberikan data investigasi seperti informasi akun, sebagaimana terjadi di Prancis.
Oleh karena itu, mereka berencana untuk bekerja sama dengan mitra di Prancis dan lembaga internasional lain.
Di Prancis, pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov ditangkap pada 24 Agustus menyusul penyelidikan awal terhadap platform yang diluncurkan pada 8 Juli. Penyelidikan ini terkait distribusi gambar pornografi anak di bawah umur, serta memfasilitasi kejahatan terorganisasi, perdagangan narkoba, dan penipuan.
Pavel Durov dituduh gagal mengurangi aktivitas kriminal semacam itu di Telegram. Akan tetapi, Telegram menyatakan bahwa perusahaan mematuhi hukum Uni Eropa dan Durov tidak menyembunyikan apa pun.
“Praktik moderasi konten sesuai standar industri dan terus ditingkatkan,” kata Telegram dikutip dari CNBC internasional, Selasa (3/9).
Telegram mengharuskan pengguna memberikan nomor telepon untuk mendaftar dan menawarkan kemampuan untuk melakukan percakapan terenkripsi ujung ke ujung alias end to end melalui fitur ‘obrolan rahasia’.
Kepolisian Korea Selatan khawatir, fitur Telegram yang menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi itu menarik pelaku kejahatan seperti penipu, kelompok ekstremis, dan distributor pornografi deepfake.
Deepfake adalah video, suara, atau gambar orang sungguhan yang telah diubah dan dimanipulasi secara digital. Deepfake semakin populer di tengah munculnya teknologi AI generatif.
Polisi Korea Selatan sedang menyelidiki delapan program otomatis yang menghasilkan pornografi deepfake untuk grup-grup Telegram, bersama dengan ruang-ruang obrolan yang bertanggung jawab untuk menyebarkan konten tersebut, menurut laporan Yonhap.
Kepolisian Korea Selatan menemukan sejumlah grup percakapan di Telegram beranggotakan hingga 220 ribu orang, yang digunakan untuk berbagi gambar deepfake eksploitatif seksual terhadap mahasiswa dan siswi Sekolah Menengah Atas alias SMA maupun Sekolah Menengah Pertama atau SMP.
Ini bukan pertama kalinya Telegram menjadi pusat skandal kejahatan seks di Korea Selatan.
Pada 2020, pihak berwenang Korea Selatan menangkap pemimpin jaringan online yang menggunakan Telegram untuk memeras dan memaksa perempuan dan anak-anak agar membagikan gambar-gambar eksplisit diri. Tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap Telegram saat itu.
Sementara itu, Kominfo di Indonesia telah memanggil pihak Telegram terkait penyebaran konteh judi online dan pornografi. Akan tetapi, belum ada jadwal pasti terkait pertemuan.
