Anggaran Kominfo Sisa Rp 2 Triliun, Salah Satunya karena Korupsi BTS 4G
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memperkirakan ada anggaran Rp 2,15 triliun yang belum dihabiskan hingga akhir tahun ini. Anggaran ini kurang optimal diserap karena empat kendala, salah satunya korupsi BTS 4G.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan, realisasi anggaran kementeriannya Rp 8,06 triliun dari pagu Rp 17,78 triliun per Agustus. Dengan begitu, masih ada sisa anggaran Rp 9,72 triliun.
Bila dilihat secara total hingga akhir tahun, prognosis atau perkiraan realisasi anggaran Kominfo Rp 15,63 triliun dari pagi anggaran Rp 17,78 triliun, sehingga masih ada Rp 2,15 triliun yang belum diserap.
Budi Arie Setiadi memerinci empat penyebab anggaran tak sepenuhnya terserap, yakni:
1. Kasus hukum BTS 4G yang masih berjalan pada 2023 mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G, sehingga operasional maintenance yang telah dianggarkan dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP belum terealisasi optimal
Pelaku korupsi BTS 4G yakni eks Menteri Kominfo Johnny G Plate, yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada November tahun lalu.
2. Service level agreement atau SLA untuk akses internet di beberapa lokasi maslh dalam tahap evaluasi.
SLA adalah kontrak antara penyedia dan pengguna layanan yang menjabarkan layanan apa dan bagaimana standar yang akan disediakan penyedia layanan.
3. Belum ditandatanganinya rencana implementasi kerja sama alias implementation arrangement pada program digital broadcasting system.
Program ini bakal didanai dari pinjaman luar negeri, sementara proses pinjaman dan hibah luar negeri ini tidak sepenuhnya dalam kewenangan Kominfo.
4. Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam
“Pembangunan fasilitas ini masih dalam proses pemenang lelang consultant service,” ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).
Kominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 13 Triliun
Kominfo meminta agar anggaran 2025 ditambah Rp 13,27 triliun menjadi Rp 20,99 triliun. Alasannya, alokasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyusut dibandingkan tahun ini.
Budi Arie Setiadi memerinci anggaran Kominfo per tahun:
- 2020: Rp 8,09 triliun
- 2021: Rp 24,13 triliun
- 2022: Rp 26,37 triliun
- 2023: Rp 16,78 triliun
- 2024: Rp 17,78 triliun
- 2025: Rp 7,72 triliun
Kominfo sudah mengirimkan surat untuk penambahan anggaran ke Menteri Keuangan pada 7 Agustus.
Alokasi penggunaan pagu anggaran kominfo sebesar Rp 7,72 triliun itu bakal dibagi ke dalam lima program, yakni:
- Pagu program penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi alias TIK: Rp 3,5 triliun
- Pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik: Rp 490,69 miliar
- Pagu program pemangaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK: Rp 1,35 triliun
- Pagu program komunikasi publik: Rp 220,88 miliar
- Pagu program dukungan manajemen: Rp 2,16 triliun
