Kominfo: 40% Pengguna Medsos adalah Bot, Mudah Ciptakan Sentimen Baik atau Buruk
Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Prabu Revolusi menyebut hampir separuh pengguna media sosial adalah robot. Kondisi ini membuat kampanye sentimen baik atau buruk di media sosial mudah diciptakan hingga ikut ditelan media massa.
“Saya mau katakan bahwa di sosmed itu, mungkin 40% populasinya diisi robot. Ini praktiknya mengerikan, bagaimana kampanye itu dimanufaktur, difabrikasi, sehingga sentimennya positif atau negatif,” kata Prabu Revolusi dalam acara dalam acara Ngopi Bareng di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (13/9).
Sentimen ini kemudian menciptakan konstruksi persepsi yang berbeda antara dunia maya dan dunia nyata. Ia menjelaskan robot ini bisa dipesan jumlahnya lebih banyak sehingga sentimennya makin buruk atau makin baik.
“Akhirnya dikutip sama media, ‘menurut sentimen negatif’, padahal fabrikasi informasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu praktik fabrikasi sentimen ini terjadi di satu ruangan, dengan komputer yang terhubung dengan lebih dari 300 gawai. Seseorang menulis pesan, masuk dalam sistem, dan disebarluaskan oleh lebih dari 300 gawai tersebut.
“Sementara itu, orang yang memang ingin menyuarakan sesuatu, enggak punya teknologi ini. Itu kan enggak fair,” katanya.
Oleh sebab itu menurut dia, Kominfo ingin memastikan bagaimana informasi dan konten yang ada di ruang informasi publik itu bisa terverifikasi. Ia juga bilang kebanyakan konten fabrikasi itu dipesan untuk topik politik, terutama pada masa kampanye.
Adapun dalam masa Pilkada ini, Kominfo sudah bertemu dengan platform media sosial membicarakan mitigasi Pilkada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan mereka ini, mereka sepakat mitigasi hoaks menjelang Pilkada serentak November mendatang.
“Yang kami undang dan juga berkomitmen itu YouTube, Meta, Tiktok, Google, Snack, dan X,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Prabu Revolusi dalam acara Ngopi Bareng di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (13/9).
Prabu menjelaskan, mitigasi ini bakal dilakukan mulai minggu depan atau dua minggu lagi. Bila Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menetapkan daftar nama calon kepala daerah, Kominfo bakal mendaftarkan nama itu kepada platform media sosial.
Platform media sosial akan melakukan tagging, sehingga infomrmasi terkait nama calon tersebut akan dijaga lebih ketat. Akan ada tim khusus untuk memantau beratus calon pimpinan daerah. Harapannya, penanganan hoaks atau disiniformasi bisa berlangsung lebih cepat.
“Sebelumnya belum pernah menggunakan metode seperti ini, jadi hoaks ini basisnya pelaporan, kemudian ditangani,” kata Prabu.
Prabu sendiri menyebut belum ada nama khusus bagi tim pemantau khusus ini. Namun, metode tagging ini bakal diperlakukan untuk semua media sosial yang ikut dalam pertemuan tersebut.
