Taiwan Larang PNS Gunakan DeepSeek AI, Khawatir Data Bocor ke Cina
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah Taiwan resmi melarang penggunaan layanan kecerdasan buatan (AI) dari startup Cina, DeepSeek AI, di semua lembaga pemerintah. Keputusan ini diambil untuk mencegah potensi risiko keamanan informasi negara.
Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, dalam pertemuan kabinet pada Senin (3/2), menegaskan DeepSeek AI tidak boleh digunakan di instansi pemerintah. Kantor Perdana Menteri menyatakan larangan ini bertujuan untuk melindungi data negara dari kemungkinan sensor dan kebocoran ke Cina.
Taiwan, yang selama ini menghadapi tekanan politik dan militer dari Beijing, mewaspadai teknologi asal Cina karena berpotensi digunakan untuk pengumpulan informasi sensitif.
Pekan lalu, Kementerian Digital Taiwan (MODA) sudah memperingatkan agar lembaga pemerintah tidak menggunakan DeepSeek, tetapi belum secara tegas melarangnya.
Dalam siaran persnya, MODA menyebut DeepSeek AI sebagai produk dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Cina yang berpotensi mengancam keamanan nasional, dilansir dari Focus Taiwan, Jumat (31/1).
Larangan ini berlaku bagi pegawai pemerintah pusat dan daerah, sekolah negeri, perusahaan milik negara, serta organisasi semi-resmi, termasuk pekerja proyek infrastruktur penting dan yayasan yang dibiayai pemerintah.
MODA merujuk pada peraturan Eksekutif Yuan 2019, tentang "Prinsip Pembatasan Penggunaan Produk yang Mengancam Keamanan Siber Nasional", yang melarang lembaga pemerintah menggunakan produk dan layanan TIK berisiko tinggi. Namun, MODA belum merinci mekanisme penegakan aturan ini.
Selain Taiwan, beberapa negara seperti Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia juga tengah menyelidiki potensi risiko penggunaan data pribadi oleh DeepSeek AI.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
