Albania Akan Buat Kementerian yang Dipimpin AI, Cegah Korupsi

Pemerintah Albania mempertimbangkan untuk membuat kementerian yang dikelola dan dipimpin AI. Perdana Menteri Edi Rama menilai kecerdasan buatan bisa digunakan sebagai alat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi.

"Suatu hari nanti, kami bahkan mungkin memiliki kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI," ujar Edi Rama dalam konferensi pers pada Juli saat membahas digitalisasi, dikutip dari Politico.EU, Rabu (20/8). "Dengan begitu, tidak akan ada nepotisme atau konflik kepentingan."

Ia juga mempertimbangkan kementerian itu dipimpin oleh AI. "Maka, Albania akan menjadi negara pertama yang memiliki pemerintahan lengkap dengan menteri AI dan perdana menteri," kata dia.

Mantan politisi partai berkuasa Ben Blushi yakin tidak ada yang perlu ditakutkan dari AI. Menurut dia, negara yang dijalankan oleh kecerdasan buatan merupakan kemungkinan nyata yang dapat mengubah konsep demokrasi suatu negara.

"Mengapa kita harus memilih antara dua atau lebih opsi manusia jika layanan yang kita dapatkan dari negara bisa dilakukan oleh AI?" kata Blushi. "Masyarakat akan lebih baik dikelola oleh AI daripada oleh kita (manusia), karena AI tidak akan membuat kesalahan, tidak membutuhkan gaji, tidak dapat dikorupsi, dan tidak berhenti bekerja," ujar dia.

Albania telah lama bergulat dengan korupsi di semua aspek masyarakat, dan politik pun tak terkecuali. Partai yang berkuasa telah menyaksikan banyak pejabat didakwa dan dihukum karena korupsi. Pemimpin oposisi Sali Berisha saat ini sedang menghadapi persidangan korupsi, dan mantan perdana menteri sekaligus presiden Ilir Meta berada di balik jeruji besi.

Pemerintahan Albania Sudah Pakai AI

AI sudah digunakan dalam administrasi untuk mengelola masalah rumit pengadaan umum, suatu area yang diminta Uni Eropa untuk diperkuat. Teknologi ini juga digunakan untuk menganalisis transaksi pajak dan bea cukai secara real time, serta mengidentifikasi penyimpangan. 

Wilayah negara itu juga dipantau oleh pesawat nirawak pintar dan sistem satelit, yang menggunakan AI untuk memeriksa pelanggaran hukum di lokasi konstruksi dan pantai umum serta perkebunan ganja di daerah pedesaan.

Selain itu, terdapat rencana untuk menggunakan AI guna mengatasi masalah di jalanan Albania dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengirimkan peringatan digital ke ponsel pengemudi agar mengurangi kecepatan, serta mengirimkan detail denda tilang melalui pesan teks atau email.

Albania saat ini memiliki salah satu tingkat kecelakaan lalu lintas fatal tertinggi di Eropa, menurut badan statistik negara, yang sebagian besar disebabkan oleh tilang.

Ada juga aspirasi untuk menggunakan AI dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan identifikasi digital warga negara.

Albania juga menggunakan AI untuk menyesuaikan sistem supaya bisa menjadi anggota Uni Eropa. Idenya yakni kecerdasan buatan akan mengurus penerjemahan, dan mengidentifikasi perbedaan dalam hukum nasional Albania dengan Uni Eropa.

Itu pertama kalinya digunakan dalam proses keanggotaan Uni Eropa. Albania telah bermitra dengan Mira Murati, mantan kepala teknologi OpenAI dan pencipta ChatGPT, yang lahir di Albania selatan.

"Kami menghubunginya pada minggu pertama setelah ChatGPT diluncurkan ketika kami mengetahui keberadaannya," kata Rama. "Negosiasi dengan Uni Eropa sedang dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan."

Rama mencatat bahwa Kroasia, yang menurutnya unggul dalam integrasi keanggotaan Uni Eropa, membutuhkan waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan prosesnya. Albania menargetkan prosesnya hanya lima tahun, dan menyelesaikan dokumennya pada 2027.

Risiko Pemerintahan Pakai AI

Namun anggota parlemen Albania dari Partai Demokrat yang beroposisi Jorida Tabaku mengatakan, harus ada konsultasi publik dan kejelasan seputar bagaimana teknologi itu akan diterapkan, berapa biayanya, dan yang terpenting, siapa yang memprogram algoritma.

"Jika aktor yang sama yang diuntungkan dari tender korup, menjadi pemrograman algoritma, maka kita tidak akan menuju masa depan. Kita sedang membangun masa lalu," ujar dia.

"Kita tidak bisa memperbaiki sistem yang curang dengan menempatkannya di cloud," Tabaku menambahkan. "Di negara yang 80% anggarannya berasal dari kontrak publik dan sepertiganya dibagikan tanpa persaingan nyata, AI tidak akan memberantas korupsi. AI hanya akan menyembunyikannya dengan lebih baik."

AI adalah alat, bukan keajaiban, menurut Tabaku. Ia mengatakan bahwa di tangan yang tepat, AI dapat mengubah tata kelola pemerintahan. Tetapi di tangan yang salah, AI menjadi penyamaran digital untuk disfungsi yang sama.

Meskipun ia mendukung inovasi digital dan AI, Tabaku mengatakan seluruh sistem tata kelola perlu diatur ulang sebelum AI dapat diluncurkan.