Viral Tagar #ResetIndonesia, Apa Maknanya?

Viral tagar #ResetIndonesia di media sosial, sebagai seruan masyarakat kepada pemerintah. Tagar ini sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan dan situasi sosial-politik yang dinilai tidak adil.

Gelombang protes masyarakat dipicu oleh sejumlah kebijakan DPR, termasuk tuntutan fasilitas rumah Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Kebijakan ini menimbulkan kritik, karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Situasi semakin memanas setelah pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8). Insiden ini memicu kemarahan publik dan memperkuat penyebaran tagar #ResetIndonesia.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kumajas_IG (@kumajas_ig)

Tagar itu pertama kali digaungkan oleh sejumlah musisi, lalu meluas ke berbagai kalangan aktivis dan warganet. Di Instagram dan X, atau dulu dikenal Twitter, #ResetIndonesia disebarkan menggunakan template bergambar dengan warna dominan pink dan hijau.

• Hero Green melambangkan pengemudi ojek online, terutama Affan Kurniawan, sebagai simbol perjuangan pekerja transportasi daring.
• Brave Pink melambangkan perempuan yang berada di garda terdepan dalam aksi, salah satunya sosok Ibu Ana.

Kedua warna itu menjadi simbol solidaritas dan keberanian rakyat dalam menyuarakan tuntutan perubahan.

Apa Itu 17+8?

Bersamaan dengan tagar #RisetIndoensia, beredar template berisi 17 + 8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini merangkum aspirasi publik terhadap pemerintah, DPR, hingga lembaga negara lain.

Warga membawa 17 tuntutan bagi Presiden Prabowo, DPR, Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi, dengan batas waktu pemenuhan hingga 5 September 2025, dengan tuntutan lengkap sebagai berikut: 

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, yakni:

Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
3. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
2. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
3. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
2. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
3. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Sementara itu, ada delapan tuntutan rakyat dalam satu tahun yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yakni: 

1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran: Rakyat menuntut adanya audit independen yang diumumkan secara terbuka kepada publik untuk memastikan transparansi kinerja DPR. Standar prasyarat anggota DPR juga diminta ditingkatkan, termasuk menolak mantan koruptor, serta penetapan indikator kinerja utama (KPI) untuk evaluasi. Selain itu, perlakuan istimewa bagi anggota DPR seperti pensiun seumur hidup, fasilitas transportasi dan pengawalan khusus, serta pajak yang ditanggung APBN harus dihapus
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif: Partai politik diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan pertamanya dalam waktu satu tahun untuk menjamin akuntabilitas. DPR juga diminta memastikan peran oposisi berjalan sebagaimana mestinya, agar fungsi kontrol terhadap pemerintah tetap efektif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil: Pemerintah dan DPR diminta mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat harus dibatalkan, lalu digantikan dengan skema perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset pada masa sidang tahun ini sebagai bukti komitmen serius memberantas korupsi. Pengesahan ini perlu diikuti dengan penguatan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dan penegakan UU Tipikor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis: DPR dituntut untuk merevisi UU Kepolisian dengan tujuan mendesentralisasi fungsi kepolisian. Fungsi terkait ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas diharapkan dapat diserahkan kepada otoritas yang lebih lokal dalam jangka waktu 12 bulan sebagai langkah awal
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: Pemerintah diminta mencabut mandat TNI dari seluruh proyek sipil, termasuk program food estate. Selain itu, DPR juga dituntut untuk merevisi UU TNI agar menegaskan kembali batasan peran militer dan memastikan mereka tidak dilibatkan dalam urusan sipil
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen: DPR diminta segera merevisi UU Komnas HAM agar lembaga ini memiliki kewenangan lebih luas dalam mengawasi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Presiden juga diharapkan memperkuat lembaga pengawas lain, seperti Ombudsman dan Kompolnas, agar dapat bekerja lebih efektif
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Pemerintah diminta untuk mengevaluasi secara serius proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat adat maupun lingkungan. Evaluasi UU Cipta Kerja juga harus dilakukan, khususnya untuk memastikan perlindungan bagi buruh, kelestarian lingkungan, dan tata kelola perusahaan negara.

Tuntutan itu mengusung tiga tema utama yakni transparansi, reformasi, dan empati. Beberapa poin di antaranya menyangkut perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang adil, serta kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat, 

Tagar #ResetIndonesia dimaknai sebagai dorongan masyarakat untuk ‘mengatur ulang’ sistem pemerintahan agar lebih berpihak pada rakyat. Istilah reset tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga MPR, Polri, Kejaksaan hingga Mahkamah Konstitusi.