Trump Naikkan Visa Kerja Jadi Rp1,6 M, Potensi Kurangi Pekerja India dan Cina

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat (19/9) mengumumkan rencana menaikkan biaya tahunan visa kerja H-1B menjadi US$100.000 atau Rp 1,6 miliar per orang. Kebijakan ini disebut berpotensi memukul industri teknologi Amerika Serikat yang selama ini bergantung pada tenaga kerja terampil dari India dan Cina.

Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyatakan kebijakan akan berlaku untuk setiap tahun selama tiga tahun masa berlaku visa. Namun, detail teknis implementasi kenaikan biaya tersebut masih dalam pembahasan.

“Jika Anda ingin melatih seseorang, latihlah lulusan baru dari universitas-universitas besar di negara kita. Hentikan membawa orang asing untuk mengambil pekerjaan kita,” kata Lutnick, dikutip dari Reuters (19/9).

Kebijakan baru itu menjadi langkah signifikan pemerintahan Trump dalam mengubah program visa sementara untuk pekerja asing. Sejak awal masa jabatannya, Trump memang menggencarkan pembatasan imigrasi, termasuk membatasi jalur imigrasi legal.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran perusahaan teknologi besar yang banyak mengandalkan pekerja dengan visa H-1B. Berdasarkan laman Departemen Tenaga Kerja AS, Program H-1B berlaku untuk pengusaha yang ingin mempekerjakan orang asing non-imigran sebagai pekerja dalam pekerjaan khusus atau sebagai model mode dengan prestasi dan kemampuan yang luar biasa.

Melansir Reuters, sejumlah perusahaan Microsoft, JPMorgan, dan Amazon, mengirim email yang meminta karyawan pemegang visa H-1B untuk tidak bepergian ke luar negeri, atau segera kembali ke AS sebelum aturan baru berlaku pada Minggu dini hari (21/9 waktu setempat).

“H-1B visa holders yang saat ini berada di AS sebaiknya tetap di AS dan menghindari perjalanan internasional sampai ada panduan resmi dari pemerintah,” demikian isi email JPMorgan yang ditangani oleh firma hukum Ogletree Deakins.

Beberapa perusahaan memilih bungkam atas kebijakan ini. Microsoft, Amazon, dan JPMorgan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

H-1B visa menjadi tulang punggung bagi ribuan pekerja di sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Sebab, data pemerintah menunjukkan jumlah pekerja STEM asing di AS lebih dari dua kali lipat antara 2000 hingga 2019, mencapai hampir 2,5 juta orang.

Pertumbuhan keseluruhan lapangan kerja STEM hanya naik 44,5% pada periode yang sama.

India menjadi negara dengan pemegang H-1B terbanyak, mencapai 71% pada tahun lalu, disusul China sebesar 11,7%. Di semester pertama 2025, Amazon dan AWS tercatat menerima lebih dari 12.000 persetujuan visa H-1B, sementara Microsoft dan Meta masing-masing memperoleh lebih dari 5.000.

Kenaikan biaya visa ini dikhawatirkan menambah beban jutaan dolar bagi perusahaan, terutama perusahaan rintisan yang tidak memiliki dana sebesar raksasa teknologi.

“Kebijakan ini bisa menciptakan disinsentif untuk menarik talenta global terbaik ke AS. Tanpa itu, kemampuan berinovasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat,” kata Deedy Das, partner di Menlo Ventures, melalui platform X, dikutip dari Reuters (19/9).

Pasar saham merespons negatif. Saham Cognizant Technology Solutions turun hampir 5%, sementara saham perusahaan teknologi India seperti Infosys dan Wipro merosot antara 2% hingga 5% di bursa AS.