Batasi Ekspor Tanah Jarang, Cina Unjuk Gigi Rantai Pasok Teknologi Global
Cina membatasi ekspor tanah jarang dan baterai lithium-ion kelas atas, katoda dan bahan anoda grafit serta pengetahuan teknologi mulai 8 November. Langkah ini dinilai menunjukkan kekuatan Tiongkok dalam rantai pasok di bidang teknologi global.
Konsultan di SFA Oxford Jamie Underwood menilai kebijakan itu menandai eskalasi besar dalam persaingan global untuk kedaulatan industri. Regulasi ini membawa implikasi signifikan bagi rantai pasokan teknologi, pertahanan, dan manufaktur.
"Ini memposisikan Cina sebagai produsen dominan dunia sekaligus regulator dan penjaga gerbang material penting bagi industri maju," kata dia dikutip dari laman SFA Oxford, akhir pekan lalu (10/10). "Beijing mengubah tanah jarang dari aset ekonomi menjadi instrumen pengaruh geopolitik."
Untuk menerapkan kerangka kerja baru itu, Kementerian Perdagangan Cina menerbitkan serangkaian Pengumuman Nomor 55 hingga 62 yang terkoordinasi, masing-masing membahas tahapan spesifik dari rantai nilai tanah jarang.
Secara kolektif, arahan-arahan itu mendefinisikan material, teknologi, dan peralatan yang tunduk pada pengawasan ketat Beijing. Aturan itu juga menetapkan mekanisme baru untuk perizinan, ketertelusuran, dan kepatuhan.
"Hasilnya adalah sistem komprehensif yang mengatur ekspor sumber daya fisik dan transfer keahlian teknis, yang mengubah maksud strategis menjadi hukum yang dapat ditegakkan," kata dia.
Elemen-elemen kunci aturan itu meliputi:
- Rezim pemberitahuan kepatuhan
Eksportir wajib mengungkapkan informasi terperinci tentang asal, komposisi, dan transfer semua bahan yang dikontrol.
Hal itu menciptakan rantai pengawasan yang dapat dilacak untuk tanah jarang asal Cina, dan memungkinkan regulator memverifikasi kepatuhan di setiap tahap produksi dan perdagangan.
- Sistem perizinan non-otomatis
Alih-alih memberlakukan larangan langsung, Kementerian Perdagangan atau MOFCOM akan menyetujui ekspor berdasarkan kasus per kasus.
Hal itu memungkinkan Cina menyesuaikan akses pasar berdasarkan prioritas politik, ekonomi, atau diplomatik, sambil tetap memberikan pengecualian untuk tujuan kemanusiaan, medis, atau kerja sama.
- Pengaruh strategis
Fleksibilitas itu memungkinkan Tiongkok memberi penghargaan kepada mitra yang patuh dan membatasi mitra membangkang, sehingga mengubah pengendalian ekspor menjadi instrumen aktif pengaruh geopolitik.
Cina Lepas dari Ketergantungan Teknologi Barat
Underwood menilai konsekuensi dari kebijakan Cina itu bukan hanya soal perdagangan. Dampaknya akan paling terlihat di sektor pertahanan, semikonduktor, energi terbarukan, dan otomotif, di mana tanah jarang menopang produksi utama.
"Langkah-langkah ini merupakan penegasan kedaulatan teknologi yang disengaja, yang membentuk kembali keseimbangan ketergantungan industri global," katanya.
Dominasi Tiongkok di pasar tanah jarang memberinya pengaruh tak tertandingi atas pasokan dan harga global. Dengan sebagian besar kapasitas penambangan, pemrosesan, dan manufaktur magnet berada di wilayahnya, kebijakan Beijing dapat berdampak langsung dan global.
"Kerangka kerja baru ini memperkuat dominasi ini, mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai pusat penting rantai pasokan material canggih," ujar dia.
Negara Barat Dinilai Terkena Imbas Kontrol Ekspor Cina
Penerapan persyaratan kepatuhan dan perizinan baru diperkirakan menciptakan hambatan jangka pendek dan gangguan pasokan. Utamanya, dampak akan terasa bagi produsen di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa.
Perusahaan kemungkinan akan menghadapi peningkatan biaya, penundaan operasional, dan ketidakpastian regulasi seiring adaptasi mereka terhadap kontrol baru.
Negara-negara Barat akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kapasitas produksi penyulingan dan magnet yang diperlukan guna mengurangi ketergantungan pada pasokan Cina secara signifikan.
Cina juga membatasi ekspor baterai lithium-ion berkinerja tinggi dengan kepadatan energi gravimetrik di atas 300 Wh/kg, serta material katoda, prekursor, dan peralatan manufaktur terkait.
Dengan membatasi transfer teknologi baterai canggih ke luar negeri, maka akan menghambat lokalisasi produksi penyimpanan energi generasi mendatang di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, sehingga memperlambat upaya negara-negara Barat mengembangkan rantai pasokan baterai yang mandiri.
Kontrol Ekspor Tanah Jarang Jadi Senjata Lawan AS
Di luar ekonomi, kebijakan kontrol tanah jarang berfungsi sebagai instrumen strategis kebijakan negara. Hal ini memungkinkan Cina untuk merespons pembatasan teknologi asing, melindungi basis inovasi domestiknya, dan memproyeksikan pengaruh di seluruh ekosistem industri global.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat memberikan sanksi kepada perusahaan Cina Huawei, sehingga kehilangan sebagian konsumen di AS hingga Eropa. Negeri Paman Sam juga memaksa ByteDance menjual operasional di TikTok di negara ini.
Dengan memperketat kendali atas logam tanah jarang, Beijing tidak hanya mempertahankan kepentingan industri, tetapi juga membentuk kembali distribusi kekuatan teknologi.
Respons Trump soal Cina Batasi Ekspor Tanah Jarang
Amerika Serikat menggambarkan kebijakan itu sebagai tantangan langsung terhadap stabilitas teknologi global.
Presiden AS Donald Trump pun menerapkan tiga kebijakan untuk Cina, di antaranya:
- Tarif impor 100% untuk produk asal Cina, berlaku mulai 1 November
- Mengenakan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak atau software
- Biaya khusus untuk kapal-kapal Cina yang berlabuh di pelabuhannya US$ 50 per ton bersih mulai 14 Oktober
Cina membalas dengan menarik biaya kepada kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat US$ 56 atau Rp 930.646 (kurs Rp 16.618 per US$) per ton mulai 14 Oktober.
Selain itu, Beijing mengikuti kebijakan AS yang berencana meningkatkan biaya pelabuhan secara bertahap hingga 17 April 2028, dengan tanggal efektif yang sama. Besaran tarif yang ditetapkan Cina yakni:
- 14 Oktober 2025: US$ 56
- 17 April 2026: US$ 89,91
- 17 April 2027: US$ 123,52
- 17 April 2028: US$ 157,16
"Ini sebagai tindakan balasan terhadap biaya pelabuhan AS pada kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mulai hari yang sama," kata Kementerian Transportasi Cina pada Jumat (10/10) waktu setempat, dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (11/10).
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan pengendalian ekspor tanah jarang merupakan tindakan yang sah, menurut hukum internasional.
Beijing menyatakan pengendalian ekspor yang dikeluarkan pada 9 Oktober, merupakan bagian dari upaya Beijing memperkuat sistem pengendalian ekspor negaranya, serta menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional dengan lebih baik di tengah apa yang digambarkannya sebagai lingkungan keamanan global yang bergejolak.
“Kontrol ini bukan larangan ekspor. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan disetujui,” ujar Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (12/10).
"Tiongkok telah sepenuhnya menilai potensi dampak dari langkah-langkah ini terhadap rantai pasokan dan yakin bahwa dampaknya akan sangat terbatas," kementerian menambahkan.

