Serangan Siber Bermotif Geopolitik Meningkat, BSSN Diperkuat

Rahayu Subekti
20 Januari 2026, 10:48
Peserta mengoperasikan gawainya saat mengikuti pelatihan keamanan siber di Aula Bung Hatta Gedung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/7/2025).
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
Peserta mengoperasikan gawainya saat mengikuti pelatihan keamanan siber di Aula Bung Hatta Gedung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/7/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyoroti soal serangan siber bermotif geopolitik. Berdasarkan laporan Global Cyber Security Outlook 2026, ada peningkatan sekitar 34% serangan ransomware atau perangkat lunak berbahaya bermotif geopolitik sepanjang 2025 dengan sasaran infrastruktur digital dan sektor kritis.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah menyikapi hal itu dengan menyiapkan langkah konkret melalui penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Senin (19/1).

Ia menjelaskan, keamanan siber saat ini menjadi jaminan perlindungan data pribadi. Selain itu juga untuk keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” ujarnya.

Menurutnya, ruang siber kini menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik. Hal ini mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” kata Nezar.

Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berisiko menghentikan layanan publik. Selain itu juga menurunkan kepercayaan masyarakat.

Untuk itu, ia menegaskan infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. “Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...