Komdigi akan Buka Blokir Wikimedia Setelah PSE Diverifikasi

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan akan membuka blokir fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org. Pemerintah menyatakan akses layanan Wikimedia bisa dinormalisasi kembali setelah proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia. Khususnya terkait komitmennya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran platform digital di Indonesia.

“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia serta komitmennya untuk menindaklanjuti proses pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat dan normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” kata Alexander dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/3).

Wikimedia Foundation adalah organisasi nirlaba internasional yang berpusat di Amerika Serikat, yang mengelola dan mendukung Wikipedia dan berbagai proyek pengetahuan bebas lainnya seperti Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikidata.

Fitur login Wikimedia adalah sistem autentikasi akun pengguna di platform Wikimedia. Ini menjadi tempat masuk ke akun Wikipedia maupun proyek Wikimedia lainnya, yang digunakan oleh editor ataupun kontributor untuk login.

Alexander menjelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia, pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran,” ujar Alexander.

Pendaftaran PSE Bentuk Akuntabilitas

Ia menyatakan sangat menghargai kontribusi Wikimedia dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum.

“Pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta perlindungan hak-hak pengguna di Indonesia,” katanya.

Menurut Alexander, status non-profit tidak menjadi pengecualian dalam hak tanggung jawab memberikan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia. Ia mengatakan, risiko keamanan tidak memandang status organisasi di ruang digital sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting.

Kementerian Komdigi menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak Wikimedia Foundation untuk memfasilitasi proses pemenuhan kewajiban pendaftaran. Pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses tersebut.  pada subdomain auth.wikimedia.org.

Untuk mendukung proses tersebut, Kemkomdigi menyediakan kanal bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman https://pse.komdigi.go.id/hubungi-kami pada jam operasional kerja.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya,” kata Alexander.