Data Center RI Butuh Tambahan Listrik 2.000 MW, Setara Kebutuhan Satu Kabupaten

Ekspansi pusat data atau data center  di Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas listrik sekitar 2.000 megawatt (MW). Namun, Kepala Riset PT BBKP Indonesia William Simadiputra mengatakan kebutuhan energi akan menjadi salah satu tantangan utama seiring meningkatnya investasi di sektor data center dan industri hilir.

“Data center di Indonesia memiliki penambahan misalnya 2.000 MW. Sedangkan untuk dari satu power plant yang saat ini tersedia 2.000 megawatt itu cenderung dapat memberikan kapasitas atau memberikan pasokan listrik untuk at least satu kabupaten,” kata William dalam peluncuran riset DBS Indonesia bertajuk The Sustainability Shift: Indonesia's Industrial Landscape in Five Key Sectors, Opportunities and Risks di Jakarta, dikutip Jumat (28/8).

William tidak menyebutkan tahun tertentu untuk proyeksi tambahan 2.000 MW tersebut. Dengan demikian, angka tersebut merupakan kebutuhan ekspansi data center ke depan, bukan target tambahan kapasitas yang harus tersedia pada 2026.

Menurut William, lonjakan kebutuhan listrik tersebut perlu diantisipasi. Hal ini karena Indonesia tidak hanya menghadapi ekspansi data center, tetapi juga peningkatan kebutuhan listrik dari berbagai sektor ekonomi.

Ia mengatakan arus investasi ke Indonesia antara lain datang dari hilirisasi pertambangan dan ekspansi data center. Kedua sektor tersebut sama-sama membutuhkan energy backbone yang kuat.

“Ini akan mengakibatkan terjadinya disrupsi jika tidak ada pengembangan kapasitas energi yang cukup,” kata William.

Kebutuhan listrik yang besar tersebut tidak terlepas dari perubahan struktur industri digital Indonesia. William menilai bisnis telekomunikasi mulai mencapai titik matang setelah mengalami perkembangan dari era 2G, 3G hingga 4G, perluasan jaringan dari Jawa ke luar Jawa, serta pergeseran penggunaan layanan voice menuju data.

Karena pasar konektivitas semakin matang dan industri telekomunikasi melakukan konsolidasi, perusahaan Telco perlu mencari sumber pertumbuhan baru. Salah satu peluang tersebut adalah pengembangan data center dan infrastruktur digital.

“Growth opportunity for the Telco sector adalah bagaimana mengembangkan yang pertama adalah pusat data dan infrastruktur digital,” ujarnya.

Menurutnya, data center akan menjadi salah satu backbone Indonesia untuk memasuki era AI.

Dorongan tersebut juga ditopang besarnya ekonomi digital Indonesia. Dalam laporan DBS dan Tenggara Strategics, nilai GMV ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 99 miliar pada 2025, sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Konsumsi Listrik Nasional Melonjak

Besarnya kebutuhan listrik pusat data terjadi di tengah proyeksi kenaikan konsumsi listrik nasional. Laporan DBS menyebut berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, total konsumsi listrik Indonesia diproyeksikan meningkat dari sekitar 300 terawatt hour (TWh) pada 2024 menjadi lebih dari 1.800 TWh pada 2060.

Kenaikan tersebut bukan hanya berasal dari pertumbuhan ekonomi konvensional. Laporan DBS menyebut permintaan listrik ke depan semakin didorong oleh sektor baru, termasuk transportasi, hilirisasi industri, infrastruktur digital, dan elektrifikasi rumah tangga.

Data center akan berhadapan dengan permintaan listrik dari sektor-sektor lain yang juga tengah berkembang. William mengingatkan kebutuhan tersebut perlu diantisipasi agar ekspansi data center tidak mengganggu peningkatan elektrifikasi masyarakat.

“Jadi ini bagaimana kita tetap meningkatkan rasio penetrasi elektrifikasi di Indonesia dan meng-capture peningkatan dari kebutuhan listrik kedepannya,” ujarnya.

Jika melihat Amerika Serikat, riset DBS juga mengungkapkan Pusat data yang berfokus pada AI dapat mengonsumsi listrik setara sekitar 100 ribu rumah tangga. Sedangkan fasilitas 1 GW dapat memerlukan daya sebanding dengan konsumsi sekitar 800 ribu rumah tangga di Amerika Serikat.

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan persoalan pusat data Indonesia saat ini bukan semata-mata kekurangan pasokan pembangkit. Ia menyebut excess supply PLN masih sekitar 6,8 GW, terutama di Jawa yang memiliki infrastruktur ketenagalistrikan paling matang.

Namun, operator pusat data tetap harus memastikan beberapa komponen ketika memilih lokasi. Hal ini mulai dari ketersediaan energi, gardu induk tegangan ekstra tinggi maupun tegangan menengah, hingga konektivitas subsea cable landing.

“Isu bukan di pembangkitannya tapi di transmisinya,” kata Hendra.

Menurutnya, sejumlah anggota IDPRO bahkan harus menunggu dua hingga tiga tahun untuk pembangunan gardu induk. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan ketika permintaan data center terus meningkat.

Hendra juga menegaskan bahwa permintaan data center sebenarnya jauh lebih besar daripada kemampuan pembangunan saat ini. Masalah industri bukan pada potential offtakers, melainkan bagaimana pembangunan data center dapat dieksekusi lebih cepat.

Kebutuhan listrik data center juga semakin berat seiring masuknya AI. Hendra mengatakan pada 2016 satu rak server umumnya jarang menggunakan daya di atas 10 kW. Namun, perkembangan server AI terbaru membuat kebutuhan tersebut melonjak. Server Nvidia Grace Blackwell 200, misalnya, dapat menggunakan daya hingga 135 kW untuk satu rak.

Dengan begitu, kebutuhan daya per rak kini dapat mencapai sekitar 13,5 kali dibandingkan batas yang umumnya ditemui pada 2016.

Hendra menyebut kondisi tersebut membuat industri data center semakin power hungry sekaligus water thirsty. Perubahan beban komputasi AI juga mendorong pergeseran teknologi pendinginan dari air cooling menuju liquid cooling.

Laporan DBS turut menyoroti bahwa peningkatan kepadatan rak dan beban kerja AI membuat pendinginan udara konvensional semakin tidak memadai. “Karena itu, operator semakin mengadopsi teknologi pendinginan hibrida yang menggabungkan sistem pendinginan udara, evaporatif, dan cair,” demikina tertulis dalam riset DBS.