Pemerintah Siapkan Aturan AI per Sektor: Kesehatan, Pendidikan, Keuangan Berbeda

Pemerintah menyiapkan pola pengaturan penggunaan akal imitasi atau AI yang disesuaikan dengan karakter setiap sektor. Kementerian dan lembaga nantinya akan menerjemahkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial menjadi panduan yang lebih spesifik untuk sektor masing-masing.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan roadmap AI nasional akan menjadi panduan bersama bagi pihak yang mengembangkan dan menggunakan kecerdasan artifisial.

“Kita membahas ekosistemnya. Namun, sekali lagi, itu sebagai panduan,” ujar Wamen Nezar usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (06/10).

Wamen Nezar mengatakan aturan penggunaan AI tidak berhenti pada satu panduan nasional. Kementerian dan lembaga yang menggunakan atau mengembangkan AI akan menyusun panduan sektoral sesuai kebutuhan masing-masing.

“Jadi nanti itu kementerian-kementerian atau instansi atau lembaga-lembaga yang mengembangkan AI itu menurunkan secara sektor. Jadi secara sektor mereka akan membuat panduan-panduannya sendiri,” katanya.

Wamen Nezar menyebut kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan sebagai contoh sektor yang membutuhkan panduan penggunaan AI secara lebih spesifik. “Misalnya untuk penggunaan AI di kesehatan, di pendidikan, di layanan keuangan. Mereka akan membuat panduan-panduan yang lebih spesifik,” ujarnya.

Menurut Wamen Nezar, pendekatan ITU diperlukan karena ruang lingkup AI sangat luas.

Pemerintah saat ini masih membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial bersama kementerian dan lembaga terkait. “Sekarang lagi dibahas antarkementerian, karena juga kita lihat scope-nya luas,” ujar Wamen Nezar.

Rancangan Perpres Peta Jalan Ai juga sedang diproses di Sekretariat Negara untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Pemerintah berharap regulasi ini dapat segera ditetapkan Presiden.

Bocoran aturan AI (AI, Katadata/Desy Setyowati)

Selain mengatur arah pengembangan ekosistem AI, roadmap nasional juga memuat prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pemerintah memberi perhatian pada transparansi, akuntabilitas, dan keamanan.

Wamen Nezar mengatakan nilai nasional juga menjadi perhatian dalam pengembangan AI, terutama karena nilai yang digunakan dalam pengembangan model AI dapat memengaruhi hasil yang dihasilkan teknologi tersebut.

“Karena kita tahu dalam pembuatan large language model ini nilai itu sangat penting. Agar tidak ada bias, tidak ada diskriminasi,” katanya.

Pemerintah juga melihat nilai nasional sebagai bagian dari pengembangan AI. Salah satu nilai yang menjadi perhatian adalah Pancasila.

“Kita juga menggarisbawahi pentingnya untuk mengadopsi nilai-nilai nasional kita seperti misalnya Pancasila,” ujar Wamen Nezar.

Dengan pola tersebut, roadmap nasional menjadi acuan bersama, sementara panduan sektoral akan menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam penggunaan AI pada bidang yang memiliki kebutuhan dan karakter berbeda.